Radarjakarta.id | Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menyampaikan laporan kilas balik capaian kinerja Kejaksaan RI sepanjang tahun 2024 dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (31/12/2024). Dalam pemaparannya, Harli menegaskan komitmen Kejaksaan RI untuk terus meningkatkan kinerja di berbagai bidang, mulai dari penegakan hukum, reformasi birokrasi, hingga optimalisasi layanan publik.
Sepanjang 2024, Bidang Pembinaan yang berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Pembinaan) berhasil mencatat berbagai capaian signifikan, di antaranya:
1. Realisasi Anggaran: Kejaksaan RI berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp18,62 triliun atau 97,43% dari total pagu sebesar Rp19,11 triliun.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Tercapai sebesar Rp2,02 triliun, melampaui target Rp1,7 triliun.
3. Reformasi Birokrasi: Pada triwulan III, 21 satuan kerja Kejaksaan RI telah menerima pendampingan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan persentase capaian 63,63% dari total target 33 satuan kerja.
Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Kejaksaan RI aktif menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung program Satu Data Indonesia dengan pencapaian berikut:
Pelaksanaan 13 kegiatan indeksasi SPBE dan 5 kegiatan implementasi kebijakan arsitektur SPBE.
Pengembangan statistik sektoral dan sinkronisasi data Kejaksaan untuk mempermudah pemutakhiran data prioritas tahun 2024.
Harli Siregar menegaskan bahwa capaian tahun ini mencerminkan komitmen Kejaksaan RI untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola yang transparan serta akuntabel. “Reformasi birokrasi dan penerapan teknologi adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi ini,” ujarnya.
Melalui pencapaian ini, Kejaksaan RI optimistis mampu menjaga momentum positif di tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dan penguatan sinergi antar-lembaga demi Indonesia yang lebih baik.
