JAKARTA, Radarakarta.id – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi kebijakan sekaligus membangun komunikasi publik yang inklusif. Hal itu terlihat dalam Lokakarya Penyelarasan Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergi Komunikasi Kebijakan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Institute Komunikasi & Bisnis (IKB) LSPR di Tower Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa, (16/9/2025).
Lokakarya ini mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, hingga masyarakat untuk menyatukan langkah dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil rakyat.
Dosen IKB LSPR, Sophia Bernadette, SE., M.Si., menilai forum ini bukan sekadar perumusan kebijakan, melainkan jembatan penting untuk memastikan suara lapangan benar-benar didengar. “Keterlibatan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan komitmen kuat terhadap kolaborasi yang inklusif,” ujarnya.
Senada, Rizka Septiana, M.Si, IAPR, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Sinergi ini memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memastikan setiap langkah pembangunan berbasis riset, inovasi, dan kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Setelah sesi pemaparan, peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi. Forum juga diisi dengan penyelarasan strategi kehumasan agar narasi dan informasi kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara konsisten kepada publik.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap kebijakan yang lahir semakin relevan, kuat, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.|Guffe*
