Dihargai 0 Rupiah
Perlu diketahui, Amsal Sitepu terjerat kasus dugaan korupsi mark up anggaran pembuatan profil desa-desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara pada periode 2020-2022.
Total ada sebanyak 20 desa yang menggunakan jasanya. Amsal Sitepu mematok harga Rp30 juta per video.
Namun belakangan, angka tersebut bersalah setelah Inspektorat Daerah Karo menilai ulang dengan menyebut harga jasa per video ada di angka Rp24 juta.
Pihak Inspektorat menganggap sejumlah item seperti ide hingga alat perekam tidak seharusnya dihargai alias Rp0.
Menanggapi hal tersebut Kawendra mengecam keras ide hingga dubbing tidak dihargai.
“Dokumentasi yang dihadirkan oleh teman-teman seperti Bung Amsal dan lain-lain itu adalah produk ekonomi kreatif. Artinya harus dihargai,” kata Kawendra.
“Jadi saat ada oknum JPU ataupun Inspektorat yang mengatakan bahwa ide nol, cutting nol, dubbing nol, itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh dan sangat terang benderang menghina profesi teman-teman,” ujar Kawendra.
Kawendra mengingatkan kasus yang dialami Amsal Sitepu membuat 27,4 juta pejuang ekonomi kreatif di Indonesia terzalimi
“Kita menginginkan saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya karena ini bodoh penilaian seperti ini,” tegas Kawendra.
Selain itu, Kawendra mengingatkan bahwa hari ini 30 Maret bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional serta ulang tahun pernikahan Amsal dengan istrinya.
“Mudah-mudahan dari Komisi III ini kita bisa melahirkan roh keadilan yang substantif yang berkeadilan dan saudara Amsal dibebaskan itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang tetap semangat teman-teman pejuang Ekonomi Kreatif seluruh Indonesia,” katanya.
Hujan tangis mewarnani rapat terbatas yang digelar Komisi III DPR RI untuk membahas kasus viral videografer bernama Amsal Christy Sitepu, pada Senin (30/3/2026).
Rapat hybrid dipimpin langsung oleh politikus Partai Gerindra Habiburokhman.
Amsal Sitepu dalam kesempatannya menegaskan, dirinya hanya mencari keadilan.
Ia tidak ingin di masa depan nanti ada anak muda pelaku ekonomi kreatif takut bekerja sama dengan pemerintah karena tidak ingin bernasib sama sepertinya
“Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif.”
“Yang saya takutkan jika hal ini terjadi (saya dipenjara) kami anak-anak muda akan takut bekerjasama dengan pemerintah,” katanya sambil meneteskan air mata.
Amsal Sitepu juga menekankan, tidak mungkin dirinya bisa melakukan mark up anggaran dana desa.
Wewenang tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa setempat.
“Sederhana saya hanya menjual (video profil). Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Tidak perlu saya dipenjarakan,” tegasnya.
Amsal Sitepu menyebut, pembuatan profil desa hanya ia lakukan ketika pandemi Covid-19 demi bertahan hidup.
Biasanya ia mengerjakan proyek di acara pernikahan.
Pembuatan profil desa juga didorong niat mulia Amsal Sitepu untuk memperkenalkan keindahan Kabupaten Karo lebih luas lagi.
“Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo, terima kasih,” tutupnya.
Mendengar curhatan Amsal Sitepu, Habiburokhman berkomitmen bersama jajarannya untuk membantu.
Ia juga memberikan dorongan agar Amsal Sitepu tetap semangat menghadapi kasusnya.
“Semangat Pak. InsyaAllah kita semua ini berkomitmen dna all out memperjuangkan keadilan untuk Pak Amsal,” ujarnya.
