PALANGKA RAYA, Radarjakarta.id – Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tancap gas mewujudkan reforma agraria yang produktif demi memajukan ekonomi daerah. Komitmen ini terlihat dalam rapat penyusunan diseminasi akses reforma agraria yang digelar di ruang pertemuan kantor tersebut, Senin (11/8/2025).
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si, saat membuka rapat menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada penyerahan sertifikat tanah. “Harus berlanjut pada pemanfaatan tanah secara produktif,” ujarnya.
Rapat ini diikuti perwakilan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk menyamakan langkah serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Diseminasi yang disusun akan menjadi panduan bersama dalam menghubungkan penerima legalisasi aset dengan program pendukung seperti bantuan permodalan, pelatihan usaha, dan akses pemasaran.
Menurut Ferdinan, strategi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong kemandirian masyarakat penerima manfaat. Para peserta rapat juga membahas sejumlah hambatan, seperti keterbatasan informasi dan minimnya pendampingan teknis. Kantor Pertanahan bertekad mengatasinya dengan membangun jaringan kerja efektif dan memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan pula peta lokasi tanah yang telah didistribusikan, potensi pemanfaatannya, serta rencana pengembangan usaha produktif di sektor pertanian dan peternakan. Diskusi menghasilkan usulan pembentukan forum komunikasi penerima manfaat sebagai wadah komunikasi dua arah, yang rencananya akan difasilitasi BPN.
Materi diseminasi nantinya akan memuat informasi hak dan kewajiban penerima tanah, peluang kemitraan usaha, dan prosedur akses program pendukung. Keberhasilan reforma agraria akan diukur dari dampak ekonomi dan sosial, bukan sekadar jumlah sertifikat yang diterbitkan.
Untuk menjaga keberlanjutan, BPN akan menggandeng lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pihak swasta sebagai mitra strategis. Dukungan mereka diharapkan memberi pendampingan usaha, akses modal, dan peluang pemasaran lebih luas bagi penerima tanah.
Hasil rapat ini akan menjadi acuan bagi BPN dan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan pendampingan, dimulai dari wilayah prioritas dengan potensi ekonomi tinggi.“Kolaborasi solid akan mewujudkan reforma agraria yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ferdinan.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen BPN Kota Palangka Raya untuk terus berinovasi dalam menjalankan amanat reforma agraria.
