BITUNG, Radarjakarta.id — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bitung, Dody Naksabani, mengikuti kegiatan Penguatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Reformasi Birokrasi di wilayah Sulawesi yang dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Kemasyarakatan, Ahmad Fanani, pada Selasa (11/11).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Tenaga Ahli Menteri, Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara.
Agenda ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kinerja, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program strategis, di antaranya penataan kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan, pengembangan SDM aparatur, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
Dalam arahannya, Ahmad Fanani menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemasyarakatan.
Menurutnya, aparatur harus mampu membangun budaya kerja yang produktif, profesional, dan berintegritas, sekaligus memperkuat komunikasi publik yang efektif dan transparan.
“Transparansi dan profesionalitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi bukan hanya soal sistem, tapi juga perubahan budaya kerja,” ujar Fanani.
Kalapas Kelas IIB Bitung, Dody Naksabani, menyambut baik kegiatan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi di lingkungan Lapas Bitung.
“Kami berkomitmen memperkuat penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi, meningkatkan kinerja pegawai, serta memperkuat komunikasi publik yang transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Dody.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih, melayani, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
