Dokter Tifa bersama tim penulis “Jokowi’s White Paper” saat memberikan keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Kamis (21/8/2025).
JAKARTA, Radarjakarta.id – Dunia literasi politik Indonesia mencatat tonggak baru. Buku kontroversial berjudul “Jokowi’s White Paper”, hasil kolaborasi Dokter Tifa (Tifauzia Tyassuma), pakar IT sekaligus mantan Menpora Roy Suryo, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar, kini siap menembus pasar global. Distribusinya direncanakan ke 25 negara.
Sejak peluncuran, buku ini telah menjadi bahan perbincangan hangat di dalam negeri dan menarik perhatian internasional. Dokter Tifa menegaskan, buku hadir dalam dua versi bahasa: Indonesia untuk pasar domestik dan Inggris untuk pasar internasional.
“Lima negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, dan Australia menjadi prioritas distribusi, didukung komunitas diaspora Indonesia yang siap menjadi mitra strategis,” ujar Dokter Tifa, Kamis (21/8/2025) di Polda Metro Jaya.
Ia menambahkan, listing buku versi bahasa Inggris sudah tersedia di 25 negara. Dukungan luas dari diaspora, akademisi, hingga eksekutif berbagai negara menjadikan mereka sebagai co-partner dalam penyebaran gagasan buku ini.
Lebih dari sekadar buku, “Jokowi’s White Paper” memuat hasil riset mendalam terkait metode verifikasi dokumen publik, khususnya keaslian ijazah. Menurut Dokter Tifa, karya ini dirancang untuk mencerdaskan masyarakat sekaligus memberikan alat praktis agar publik dapat memverifikasi dokumen penting secara mandiri.
“Tujuan kami bukan sekadar menulis, tetapi memberi panduan nyata agar bangsa ini terhindar dari preseden buruk terkait dokumen palsu. Dengan buku ini, setiap orang bisa memverifikasi dokumen yang janggal atau diragukan,” tegasnya.
Sejak diluncurkan, buku ini telah banyak dipesan dari dalam maupun luar negeri. Dukungan luas dari diaspora semakin memperkuat posisi “Jokowi’s White Paper” sebagai salah satu karya literasi politik Indonesia yang berpengaruh.
Dengan ekspansi global ini, buku diharapkan tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi, baik di Indonesia maupun internasional.|Guffe*
