Ilustrasi Ijasah UMG (foto Istimewa).
YOGYAKARTA, Radarjakarta.id — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali angkat bicara soal isu ijazah palsu yang belakangan kembali mencuat ke permukaan. Dalam sebuah pernyataan tegas, Jokowi mengungkap keyakinannya bahwa ada kekuatan politik besar yang menjadi dalang di balik tudingan tersebut.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri reuni ke-45 angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Menurut Jokowi, tuduhan ijazah palsu bukanlah soal keaslian dokumen, melainkan sarat kepentingan politik.
“Ibu Rektor sudah menyampaikan, Bapak Dekan juga sudah menyampaikan bahwa ijazah saya asli. Bahkan yang membuat ijazah pun sudah memberi klarifikasi. Tapi ya itu, ini politik,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, dalam pernyataan berbeda yang dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (25/7/2025), Jokowi menyebut dirinya merasa ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang terus digulirkan.
“Feeling saya mengatakan, ini bukan isu biasa. Ada agenda besar politik, baik soal ijazah palsu maupun pemakzulan Gibran,” kata Jokowi merujuk pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Artinya memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” tegasnya.
Ketika ditanya siapa sosok besar tersebut, Jokowi memilih tidak menyebut nama. “Ya semua sudah tahu,” ucapnya singkat.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, yang juga dikenal sebagai relawan Jokowi, menguatkan dugaan bahwa ada kekuatan politik di balik isu tersebut. Dalam wawancara di KompasTV, Sabtu (26/7/2025), Silfester menyebut warna “biru” sebagai petunjuk penting.
“Clue-nya warna biru? Bisa jadi partai politik. Kita semua tahu, mereka sudah mulai membentuk elemen-elemen dan menyiapkan calon-calon di berbagai daerah,” katanya.
Meski demikian, ia enggan menyebut nama partai secara langsung.
“Saya pikir nggak perlu saya sebut. Publik sudah tahu. Bahkan ada komentar dari tokoh partai biru soal ijazah Jokowi. Mereka bilang tak perlu dilaporkan. Ini kan konyol,” tambah Silfester.
Menurutnya, pelaporan atas tuduhan ijazah palsu merupakan langkah hukum atas fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan.
Menanggapi tudingan adanya dalang besar di balik pelaporan, Roy Suryo yang menjadi salah satu pelapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi membantah keras tuduhan tersebut.
“Tuduhan-tuduhan itu bohong dan nol besar. Kami ini peneliti, saintis. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rizman, tidak punya niat memenjarakan siapa pun,” ucap Roy Suryo pada Jumat (25/7/2025).
Ia menegaskan bahwa langkah mereka bukan bermotif politik, melainkan bagian dari riset dan pengujian data akademik.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut membantah tudingan yang mengaitkan partainya dengan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah.
“Fitnah, fitnah, fitnah itu,” ujar AHY saat ditemui di Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
AHY yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menegaskan, Demokrat fokus pada pembangunan dan tidak terlibat dalam manuver politik yang tidak etis.
Lebih jauh, Silfester menduga, pihak-pihak yang menggulirkan isu ini ingin memecah belah pasangan Prabowo-Gibran yang menang di Pilpres 2024.
“Roy Suryo cs itu cuma pion. Di belakang mereka ada tokoh besar, bahkan mantan petinggi negara, yang ingin menggagalkan sinergi Prabowo-Gibran hingga 2029,” tudingnya.
Silfester menilai kelompok tersebut masih belum bisa menerima kekalahan di Pilpres 2024.
“Belum pernah ada di dunia ini, satu tahun setelah kalah, belum bisa move on. Hanya terjadi di Indonesia,” sindirnya.
Isu ijazah palsu Presiden Jokowi tampaknya kian menjauh dari ranah akademis dan bergeser menjadi senjata politik. Di tengah silang pendapat, baik publik maupun pengamat politik diharapkan bersikap kritis dan objektif dalam menyikapi narasi yang berkembang.
Jokowi menegaskan bahwa upaya hukum tetap menjadi pilihan utama untuk membela kehormatan pribadi dan institusi pendidikan tempat ia menimba ilmu. Sementara itu, pihak-pihak yang merasa dituduh berupaya menjaga posisi dengan menyebut tuduhan terhadap mereka sebagai upaya pembunuhan karakter.***
