JAKARTA, Radarjakarta.id – Isu reshuffle kabinet kembali memanas setelah mencuat kabar Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menggantikan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Namun, Istana dengan tegas membantah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis spekulasi tersebut sebagai “isu liar yang tak masuk logika.”
“Jangan bikin isu. Secara logika umum, tidak masuk akal. Beliau saat ini Ketua MPR, masa kemudian jadi menteri?” tegas Prasetyo kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025).
Isu liar tersebut bermula dari keputusan Partai Gerindra mengganti posisi Sekretaris Jenderal dari Ahmad Muzani ke Sugiono dalam struktur baru DPP 2025–2030. Sugiono, yang juga Menteri Luar Negeri, kini resmi ditunjuk menggantikan Muzani, yang justru mendapat posisi prestisius sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan.
Namun publik menilai langkah ini sebagai sinyal “naik tingkat” bagi Muzani. Bahkan sejumlah spekulasi menyebutkan dirinya disiapkan untuk mengisi kursi Mendagri.
Prasetyo menampik keras tudingan itu, dan menyebut pergantian sekjen adalah bagian dari regenerasi internal Gerindra. “Itu murni demi pembaruan struktur partai. Pak Prabowo menilai sudah saatnya regenerasi,” tegasnya.
Ia juga memuji loyalitas Muzani yang telah 17 tahun mendampingi Prabowo sejak Gerindra berdiri hingga kini menjadi Presiden RI.
Di Balik Isu, Mendagri Tito Kian Terpojok Akibat Skandal “4 Pulau”
Sebelumnya, di posisi lain Tito Karnavian sebagai Mendagri kian berada di ujung tanduk. Polemik pencaplokan empat pulau – Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek dari Aceh ke Sumatera Utara menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat Aceh.
Desakan agar Tito dicopot menggema keras dari berbagai penjuru, termasuk mahasiswa, tokoh daerah, hingga anggota DPR RI.
“Ini bukan soal administrasi biasa. Ini soal martabat Aceh yang dilukai. Kami mendesak Presiden Prabowo copot Tito Karnavian dan Dirjen Bina Adwil Safrizal!” seru Gamal, Koordinator Aksi Persatuan Mahasiswa Aceh (PMA), saat demo di Kemendagri, Jumat (14/6/2025).
DPR Desak Presiden Tegas! Kalau Saya Gubernur, Hari Itu Saya Pecat!
Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, juga mendesak Presiden bertindak. Ia menyebut keputusan Tito dalam Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menciptakan kegaduhan nasional.
“Kalau saya gubernur dan ada kepala dinas bikin kebijakan yang menimbulkan keresahan publik, langsung saya pecat! Presiden harus beri peringatan keras,” tegasnya dalam diskusi publik For-JAK, Sabtu malam (14/6/2025).
Prabowo Akan Turun Tangan: Solusi Akan Segera Diumumkan
Menanggapi kegaduhan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan segera mengambil alih dan menyelesaikan persoalan ini secara dingin dan berkeadilan.
“Presiden mempertimbangkan semua aspek, baik historis maupun administratif. Tidak menutup kemungkinan akan ada dialog langsung dengan Gubernur Aceh dan Sumut,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan akan segera diambil dan diumumkan ke publik.
Antara Reshuffle, Ketegasan, dan Keadilan Wilayah
Kini sorotan publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto. Apakah reshuffle akan dilakukan? Apakah Tito akan dicopot? Ataukah Istana tetap mempertahankan formasi awal?
Yang jelas, isu liar yang sebelumnya hanya spekulasi kini telah berubah menjadi tekanan politik nyata yang tak bisa diabaikan.
Arah politik kabinet Jokowi-Prabowo kian dinamis dan penuh kejutan. Apakah reshuffle tinggal menunggu waktu? Publik menanti.***
