Jakarta Barat, RadarJakarta.id — Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 dengan predikat Informatif Terbaik, sekaligus masuk 10 besar badan publik paling informatif di Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kelurahan Palmerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Piagam penghargaan dan plakat diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Lurah Palmerah Zaenal Ngaripin pada acara Anugerah KIP 2025 yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025). Ajang tersebut merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menilai keterbukaan badan publik.
Zaenal Ngaripin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Kelurahan Palmerah meraih predikat Informatif tidak lepas dari kerja sama dan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, Kelurahan Palmerah berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai badan publik Informatif dan masuk 10 besar terbaik. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unsur di Kelurahan Palmerah,” ujar Zaenal saat dikonfirmasi.
Zaenal menjelaskan, capaian tahun 2025 ini merupakan progres berkelanjutan dari partisipasi Kelurahan Palmerah dalam penilaian keterbukaan informasi. Pada 2023, Kelurahan Palmerah meraih predikat Cukup Informatif, meningkat menjadi Menuju Informatif pada 2024, dan akhirnya mencapai predikat Informatif pada 2025.
Ia pun mengapresiasi dedikasi seluruh aparatur kelurahan yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Zaenal berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyatakan bahwa penganugerahan KIP merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Pada 2025, jumlah peserta E-Monev atau monitoring dan evaluasi elektronik mencapai 829 badan publik, meningkat signifikan dibandingkan 72 peserta pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia berharap implementasi keterbukaan semakin luas dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. “Momentum ini penting untuk membangun trust publik dan menciptakan ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan transparan,” ujar Pramono.
