Keadilan harus ditegakkan tanpa kepentingan politik dan interest pribadi untuk supaya hukum direkayasa. Argumen-argumen konstitusi dan aturan main kerap kali mudah direkayasa oleh para elit politik untuk membenarkan kekuasaan mereka dan melegalkan tindakan terhadap lawan-lawan politik mereka.
Bukan ideologi lain, tetapi Pancasila sebagai falsafah groondslag harus menjadi fondasi dasar dari dasar.
Nilai-nilai keadilan tidak boleh melukai rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pentingnya penegakan hukum tidak tebang pilih dan bukan hanya orientasi politik praktis kekuasaan, maka hukum harus ditegakkan demi tujuan yang mulia terciptanya keadaban hukum. Hilangnya keadaban hukum itulah yang menghancurkan peradaban bangsa ini.
Para pendiri bangsa ini mencoba merumuskan dasar-dasar kita hidup berkonstitusi dan dasar kita untuk hidup bernegara. Maka setiap orang dijamin kebebasannya untuk berpendapat dan berekspresi. Jaminan itu dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Kebebasan berpendapat merupakan dasar dari kebebasan demokrasi. Demokrasi tidak boleh dibungkam dengan cara menggunakan aturan atau mekanisme hukum untuk pembenaran kekuasaan.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dari demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi akan kehilangan maknanya. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pandangannya. Namun, di Indonesia, kebebasan berpendapat sering kali terancam oleh berbagai aturan dan mekanisme hukum yang digunakan untuk membungkam kritik.
Kebebasan berpendapat harus dilindungi dan dijamin agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa kebebasan berpendapat, rakyat tidak akan bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pemerintahan, dan ini akan mengancam kedaulatan rakyat.
Walter Benjamin menegaskan pentingnya mengindari tirani kekerasan yang membungkam kebenaran. Benjamin mengatakan bahwa politik tidak hanya sekadar dimensi duniawi yang hanya untuk mencapai kekuasaan semata-mata dengan cara melegalkan segala cara.
Tetapi politik itu berdimensi ilahi yang mengatasi kekuasaan untuk kepentingan kebenaran dan keadilan. Dimensi politik yang bernilai ilahi adalah apa yang saat ini kita butuhkan agar peradaban demokrasi kita tidak menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa.
