JAKARTA, Radarjakarta.id — Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online (ojol), taksi online, dan kurir lintas aplikasi menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (21/7/2025). Mereka menamakan diri sebagai “Korban Aplikator” dan menuntut perubahan signifikan terhadap regulasi transportasi daring yang dinilai tidak berpihak pada para pengemudi.
Aksi ini bertajuk “Aksi 217 Kepung Istana” dan diklaim sebagai aksi terbesar yang pernah digelar komunitas ojol di Indonesia. Unjuk rasa juga digelar di kawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Medan Merdeka Selatan.
5 Tuntutan Ojol pada Aksi 217
Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Segera hadirkan Undang-Undang Transportasi Online atau Perppu khusus sebagai payung hukum resmi.
2. Skema pembagian tarif 90 persen untuk driver, 10 persen untuk aplikator dijadikan ketentuan baku.
3. Penetapan tarif standar untuk layanan antar barang dan makanan.
4. Audit investigatif menyeluruh terhadap perusahaan aplikator.
5. Penghapusan fitur-fitur yang dianggap merugikan driver, seperti multi order, slot, hub, aceng, sistem member, serta pengkotak-kotakan driver.
Demo Didorong Kekecewaan Akumulatif
Igun menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas dan tidak responsif, khususnya terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi-aksi sebelumnya.
“Pemerintah seolah membiarkan masalah ini berlarut-larut. Bahkan kebijakan menaikkan tarif ojol sebesar 15 persen justru dinilai kontra produktif,” tegasnya dalam pernyataan tertulis pada Minggu (20/7).
Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Apakah pemerintah sekarang pro terhadap rakyat atau pro terhadap pebisnis aplikator?” katanya.
Offbid Massal dan Peringatan Aksi Lanjutan
Aksi hari ini juga disertai dengan offbid massal, yakni mogok serentak para driver dari berbagai platform. Igun mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi dan pengiriman barang karena layanan daring kemungkinan besar akan lumpuh di sejumlah wilayah.
Ia juga menegaskan bahwa ini bukan aksi terakhir. Jika tuntutan mereka tetap tidak dipenuhi, aksi lanjutan akan dilakukan secara bergelombang dari Agustus hingga Desember 2025, melibatkan aliansi pengemudi online se-Nusantara. | Ucha*
