JAKARTA, Radarjakarta.id — Dua mantan menteri era Presiden Joko Widodo resmi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (7/8/2025), dalam dua kasus besar yang mengguncang jagat birokrasi nasional. Mereka adalah Nadiem Makarim, eks Mendikbudristek, dan Yaqut Cholil Qoumas, eks Menteri Agama.
Pemanggilan serentak ini menjadi sinyal kuat: KPK mulai membuka tabir gelap dugaan korupsi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, dan kali ini menyasar langsung dua pembantu dekat sang presiden.
Nadiem Makarim dijadwalkan hadir di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.00 WIB, didampingi tim kuasa hukumnya. Ia akan dimintai keterangan terkait penyelidikan pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang pernah ia pimpin.
KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah tokoh penting dari ekosistem digital, termasuk Melissa Siska Juminto (pemegang saham GoTo) dan Andre Sulistyo (eks Komisaris GoTo). Keterangan mereka disebut sebagai kunci dalam mengungkap praktik pengadaan proyek IT senilai miliaran rupiah tersebut.
“Progres penanganan perkara ini cukup positif. Informasi dari saksi-saksi memperkuat arah penyelidikan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Di saat yang sama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, juga hadir untuk diperiksa terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pembagian kuota tambahan haji tahun 2024.
KPK menduga adanya penyimpangan dalam pembagian kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi. Sesuai aturan, 92% dari tambahan kuota itu seharusnya untuk haji reguler, dan 8% untuk haji khusus. Namun, kenyataan di lapangan mengejutkan: pembagian dilakukan rata 50-50, yang membuka celah keuntungan pribadi.
“Seharusnya tidak dibagi 50-50. Ini yang sedang kami dalami,” tegas Direktur Penyelidikan KPK, Asep Guntur.
Pemanggilan dua nama besar dalam waktu bersamaan ini menjadi perhatian publik luas. Gedung KPK hari ini menjadi titik panas politik dan hukum, dengan pertanyaan menggantung: Akankah ini menjadi awal pengungkapan lebih luas atas borok di era Jokowi?
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan jadwal pemeriksaan keduanya. “Benar,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi.
Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya juga memberi sinyal bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan haji terjadi di periode sebelum 2024 masa aktif Gus Yaqut menjabat.
Hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia. Dengan dua mantan menteri berada di bawah sorotan penyelidik, publik menanti: Apakah ini awal dari gelombang baru penegakan hukum tanpa pandang bulu?***
