JAKARTA, Radarjakarta.id – Sejarah bangsa-bangsa besar selalu menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan wilayah, tetapi oleh keberanian sebuah negara berdiri di atas pangan yang dihasilkan oleh tanahnya sendiri. Pangan adalah jantung kedaulatan, cermin martabat, dan benteng pertama stabilitas nasional.
Karena itu, ketika Indonesia akhirnya berhenti mengimpor beras dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan produksi sendiri, dunia tidak hanya memperhatikan, tetapi terkejut. Sebuah keputusan berani telah mengubah keseimbangan ekonomi kawasan.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, Pendiri Haidar Alwi Care, Pendiri Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, keberhasilan ini lahir dari kerja terkoordinasi antara pemerintah dan aparat keamanan.
“Kedaulatan pangan tidak mungkin terwujud jika politik pangan tidak ditopang oleh keamanan nasional yang stabil, jalur distribusi yang terlindungi, dan keberanian negara menutup pintu bagi kepentingan yang selama puluhan tahun merugikan petani kita,” tegas Haidar Alwi.
Arah Baru Pemerintahan Prabowo dan Stabilitas Polri Presisi
Di era Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan ditegaskan kembali: Indonesia tidak boleh lagi hidup bergantung pada impor. Fokus diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan data, modernisasi pertanian, dan pemangkasan celah permainan lama yang merusak.
Namun kebijakan seperti ini hanya bisa bertahan apabila keamanan nasional terjaga secara konsisten. Di sinilah peran Polri Presisi menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari perjalanan swasembada Indonesia.
Polri memastikan tidak ada sabotase sistem distribusi, tidak ada penimbunan yang disengaja, tidak ada permainan harga, serta tidak ada jaringan impor lama yang mencoba mengacaukan arah baru negara. Kedua pilar kebijakan pangan yang berani dan keamanan nasional yang kokoh, menjadi dasar yang memungkinkan Indonesia melangkah ke fase sejarah berikutnya.
Keputusan Menghentikan Impor dan Guncangan Besar di Pasar Dunia
Selama puluhan tahun, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India membangun stabilitas ekspor mereka di atas pasar Indonesia. Indonesia adalah pembeli besar, konsumen tetap, dan kunci keberlanjutan perdagangan beras regional. Namun ketika cadangan nasional kembali kuat dan produksi dalam negeri meningkat, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras konsumsi.
Keputusan itu langsung mengguncang pasar internasional. Harga beras global jatuh drastis karena permintaan terbesar di Asia Tenggara berhenti membeli. Ribuan petani Thailand turun ke jalan akibat anjloknya pendapatan mereka.
Media Vietnam menyebut kondisi ini sebagai “krisis pembeli terbesar” yang memukul ekonomi pertanian mereka. Bahkan diplomat Vietnam mendesak Jakarta mempertimbangkan kembali impor, meskipun hanya sebagian kecil.
Indonesia yang dulu diperlakukan sebagai pasar pasif kini berubah menjadi penentu arah harga dan distribusi beras internasional. Dunia mulai sadar bahwa ketika Indonesia bergerak, pasar global ikut bergetar.
