JAKARTA, Radarjakarta.id – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menyampaikan pandangan tajam tentang pentingnya menjaga rasionalitas dalam membaca arah ekonomi nasional.
Haidar Alwi menilai bahwa sebagian besar ketakutan publik terhadap angka utang negara hanyalah produk dari kesalahpahaman dan narasi politik yang menjual kepanikan. Ini momentum untuk nenegakkan akal sehat fiskal nasional.
“Bangsa ini tidak akan maju kalau takut pada angkanya sendiri, Ketika ekonomi dikelola dengan logika dan niat baik, utang bukan ancaman, melainkan alat strategis untuk mempercepat kemandirian bangsa,” ujar Haidar Alwi.
Menurut Haidar Alwi rasionalitas ekonomi harus selalu berada di atas politik ketakutan. Bangsa yang terus-menerus digiring untuk takut pada utangnya sendiri justru akan kehilangan semangat produktif dan kepercayaan terhadap kemampuan diri. Pembangunan tidak pernah tumbuh dari rasa takut, melainkan dari keberanian, akal sehat, dan kepemimpinan yang berorientasi pada data dan kemandirian.
Disiplin Fiskal Indonesia dan Kredibilitas Global
Data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa total utang pemerintah Indonesia per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,86 persen. Angka ini jauh di bawah batas aman 60 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Haidar Alwi menegaskan bahwa angka tersebut justru menunjukkan disiplin fiskal dan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia.“Rasio utang di bawah 40 persen adalah bukti bahwa Indonesia bukan bangsa peminjam yang ceroboh, tapi bangsa yang dipercaya mengelola tanggung jawabnya dengan integritas dan kecerdasan,” ujarnya.
Haidar Alwi juga memperkuat pandangannya dengan perbandingan global: Posisi rasio utang Indonesia ini menempatkannya sebagai salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20. Angka ini jauh lebih sehat dibandingkan rata-rata negara maju G7 yang rasionya sering melampaui 100 persen PDB, bahkan mencapai di atas 230 persen seperti yang terjadi di Jepang.
Haidar Alwi menilai bahwa kebijakan fiskal Indonesia saat ini berada di tangan yang tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik pada September 2025, dianggap mampu menjaga keseimbangan antara keberanian mengambil keputusan dan kehati-hatian dalam risiko.
“Purbaya adalah teknokrat dengan karakter rasional dan berani. Ia memimpin fiskal dengan data, bukan dengan drama politik. Ini yang dibutuhkan Indonesia di tengah perubahan global,” ungkap Haidar Alwi.
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya dinilai berhasil menjaga defisit APBN di kisaran 2,6 persen, meski tekanan global dan ketidakpastian pasar masih tinggi. Langkah tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia terhadap disiplin fiskal dan kepercayaan pasar.
“Negara yang kuat bukan yang tanpa tantangan, tapi yang bisa menjaga neraca fiskalnya tetap stabil di tengah badai global,” ujar Haidar Alwi.
Kedaulatan Fiskal Melalui Pengelolaan Utang Rupiah
Bank Indonesia mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah per Mei 2025 berada di level US$209,6 miliar. Angka ini masih dalam kategori aman karena mayoritas pinjaman bersifat jangka panjang dan berbunga rendah.
Dari total keseluruhan utang, sekitar 71-72 persen dikuasai oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di dalam negeri. Artinya, sebagian besar utang pemerintah dikelola dan dibayar dengan Rupiah, bukan Dolar AS, sehingga tidak menimbulkan tekanan signifikan pada stabilitas nilai tukar.
“Ketika rakyat menjadi pemegang surat utang negaranya sendiri, maka setiap rupiah bunga yang dibayar pemerintah akan kembali kepada rakyat dalam bentuk perputaran ekonomi nasional. Inilah kedaulatan fiskal yang sejati,” kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga menegaskan bahwa pemerintah telah memanfaatkan utang dengan cara yang benar. Sebagian besar digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, ketahanan pangan, teknologi energi, serta pendidikan dan riset, bukan untuk pengeluaran konsumtif atau politik populis.
“Utang produktif adalah investasi masa depan, bukan beban generasi. Yang berbahaya itu bukan besar kecilnya utang, tapi arah penggunaannya,” ucap Haidar Alwi.
