RADAR JAKARTA | Jakarta – Skandal dugaan korupsi di Pertamina, yang menyeret tujuh tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, menjadi tamparan keras bagi tata kelola energi nasional. Ir. R. Haidar Alwi, MT, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus pengoplosan BBM atau penyimpangan distribusi, melainkan cerminan kuatnya cengkeraman mafia migas yang telah menggerogoti kekayaan negara selama bertahun-tahun.
“Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penindakan individu. Kita harus membongkar siapa yang mengendalikan skema besar ini dan bagaimana sistem memungkinkan mereka beroperasi tanpa tersentuh,” tegas Haidar Alwi, Senin (3/3/2025).
Mafia Migas, Ancaman Kesejahteraan Rakyat
Menurut Haidar Alwi, permainan dalam tata kelola minyak mentah dan BBM impor bukanlah hal baru. Mark-up harga impor, pengaturan broker, serta manipulasi kontrak pengiriman adalah modus lama yang terus terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan. Jika tidak ada reformasi struktural yang serius, mafia migas akan terus mencari celah baru untuk meraup keuntungan pribadi.
“Selama mafia migas masih bercokol dalam sistem, jangan harap harga BBM bisa stabil dan terjangkau bagi rakyat. Mereka yang bermain di balik layar inilah penyebab utama krisis harga energi yang terus berulang,” ungkapnya.
Lebih jauh, Haidar Alwi menekankan bahwa tata kelola energi harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, terutama di BUMN strategis seperti Pertamina. Jika tidak ada perubahan mendasar, skandal serupa akan terus berulang dengan aktor yang berbeda.
Langkah Konkret Reformasi Energi
Agar kasus ini menjadi momentum perubahan, bukan sekadar sensasi politik, Haidar Alwi mengusulkan lima langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah:
1. Bersihkan Pertamina dari Mafia Migas
Audit total harus dilakukan untuk membersihkan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik rente di sektor energi. Penindakan hukum harus menyentuh aktor utama, bukan hanya pejabat lapangan.
2. Transparansi dalam Impor dan Distribusi Minyak
Setiap kebijakan impor minyak dan pengelolaan stok nasional harus terbuka. Kementerian BUMN dan Pertamina harus memberikan akses data kepada publik guna mencegah manipulasi harga dan mark-up biaya pengiriman.
3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Sistem pengawasan di sektor energi harus diperketat dengan audit independen agar mafia migas tidak bisa lagi bermain di balik layar.
4. Mendorong Efisiensi dan Profesionalisme BUMN Migas
Pertamina harus bertransformasi menjadi perusahaan profesional dan efisien, seperti Aramco atau Shell. Campur tangan politik dalam pengelolaan BUMN harus dikurangi agar lebih transparan dan akuntabel.
5. Presiden Prabowo Harus Menjadi Panglima Pemberantasan Mafia Migas
Haidar Alwi menegaskan bahwa tanpa peran aktif Presiden Prabowo Subianto, mafia migas tidak akan bisa diberantas sepenuhnya. Dibutuhkan komitmen kuat dari kepala negara agar reformasi energi berjalan tanpa intervensi kelompok kepentingan.
“Kasus ini harus menjadi titik balik. Jika kita gagal menjadikannya momentum reformasi, skandal serupa akan terus berulang dengan aktor berbeda tetapi modus yang sama,” pungkas Haidar Alwi.
Sebagai pakar pertambangan dan pengusaha di sektor energi, Haidar Alwi berkomitmen terus menyuarakan pentingnya tata kelola energi yang bersih dan transparan. Ia berharap skandal ini bukan sekadar polemik politik, tetapi pijakan untuk membangun sistem energi yang lebih berintegritas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.***
