Usulan strategis Haidar Alwi terkait OSN
1. Penerbitan obligasi khusus untuk pembayaran utang negara
OSN harus memiliki dasar hukum yang jelas bahwa hasil penerbitannya hanya digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan membangun kepercayaan publik maupun investor, bahwa instrumen ini tidak akan disalahgunakan.
2. Keterlibatan 1% orang kaya sebagai pembeli utama obligasi
Mereka yang menguasai porsi besar kekayaan nasional harus diberi ruang partisipasi dalam OSN. Bukan sebagai donatur, tetapi sebagai pembeli instrumen berdaulat dengan imbal hasil wajar. Dengan begitu, rasa keadilan tercapai: rakyat kecil terbantu lewat keringanan pajak, sementara kelompok elite ikut memikul tanggung jawab fiskal.
3. Insentif kemudahan usaha bagi peserta OSN
Pemerintah dapat memberikan kepastian regulasi, akses investasi sehat, hingga percepatan perizinan bagi konglomerat yang berkontribusi. Insentif ini menjadi imbal balik yang adil, sehingga partisipasi mereka tidak sekadar kewajiban moral, tetapi juga langkah bisnis yang rasional.
4. Transparansi penuh dan laporan triwulanan kepada publik
OSN harus diaudit independen dan dilaporkan secara terbuka kepada publik, baik jumlah dana yang terkumpul, biaya kupon, maupun progres penurunan utang. Transparansi ini menjadi kunci agar rakyat percaya bahwa instrumen ini benar-benar digunakan untuk tujuan nasional, bukan kepentingan segelintir pihak.
5. Pengelolaan oleh tim khusus di bawah Presiden
Untuk menjaga kredibilitas, OSN harus dikelola langsung oleh tim khusus yang berada di bawah koordinasi Presiden. Dengan begitu, setiap kebijakan strategis bisa segera diputuskan tanpa tarik-menarik birokrasi.
“Melibatkan kekuatan finansial domestik dalam pembayaran utang adalah langkah berani sekaligus bermartabat. Negara ini tidak boleh selamanya menjadi tawanan pinjaman asing. Dengan OSN, Prabowo bisa menunjukkan kepemimpinan yang mengutamakan harga diri bangsa. Para konglomerat pun akan tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari penyelamat negeri, bukan sekadar penikmat keuntungan ekonomi,” jelas Haidar Alwi.
Tambang Rakyat dan Kontrak Sosial Baru
Selain mengelola utang, negara juga harus membangun sumber penerimaan baru yang berpihak pada rakyat. Potensi terbesar ada pada tambang rakyat, terutama emas dan mineral strategis, yang selama ini tercecer di jalur ilegal atau dikuasai segelintir pihak. Nilai tambah menguap, sementara masyarakat di sekitar tambang tetap miskin.
Haidar Alwi mendorong dibentuknya Badan Khusus Tambang Rakyat di bawah Presiden, dengan mandat legalisasi terarah, penerapan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat, harga beli adil melalui skema offtake resmi, serta monitoring digital real-time.
“Kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi menjadi cerita tentang kemiskinan di tengah kelimpahan. Melalui tambang rakyat yang dikelola negara secara adil, emas dan mineral menjadi sumber martabat, bukan konflik. Desa akan tumbuh, devisa meningkat, dan kontrak sosial menemukan bentuk barunya. Inilah cara bangsa ini menjaga kedaulatan dari perut bumi sendiri,” tegas Haidar Alwi.
Arah strategis Haidar Alwi terkait tambang rakyat
1. Bentuk Badan Khusus Tambang Rakyat di bawah Presiden
Badan ini menjadi otoritas tunggal untuk mengawasi izin, produksi, hingga distribusi tambang rakyat, sehingga tidak ada lagi praktik tumpang tindih dan kebocoran pendapatan negara.
2. Legalisasi terarah bagi tambang rakyat
Aktivitas tambang rakyat yang selama ini berjalan ilegal harus difasilitasi agar masuk ke jalur resmi. Legalisasi bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan hasil tambang masuk ke sistem ekonomi nasional.
3. Standar keselamatan dan lingkungan yang ketat
Tambang rakyat harus mengikuti standar teknis demi keselamatan penambang serta keberlanjutan lingkungan. Negara menyediakan bimbingan teknis dan pengawasan agar tambang rakyat tidak menjadi bencana ekologi.
4. Model koperasi pertambangan rakyat
Setiap wilayah tambang rakyat diarahkan membentuk koperasi, sehingga keuntungan lebih merata dan masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat ekonomi.
5. Hilirisasi mikro di tingkat desa
Dorong pengolahan sederhana di tingkat lokal, agar nilai tambah tetap di desa, bukan lari ke luar negeri. Dengan begitu, tambang rakyat bukan hanya sumber bahan mentah, melainkan bagian dari rantai industri yang memberdayakan masyarakat.
Untuk memperkuat kepercayaan publik,* Indonesia bisa belajar dari praktik terbaik internasional: transparansi fiskal ala Estonia, partisipasi rakyat dalam anggaran seperti participatory budgeting, dan model keadilan fiskal ala Skandinavia.
Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan keputusan-keputusan jernih yang mengalir dari empati kepada rakyat, ketegasan pada tata kelola, dan keberanian merumuskan jalan sendiri. Tragedi Afan harus menjadi pengingat abadi bahwa kebijakan bukan sekadar angka dan grafik; kebijakan adalah nyawa dan masa depan keluarga-keluarga kecil yang percaya pada janji negara.
“Negara harus hadir dengan keadilan. Konglomerat berkontribusi lewat obligasi, rakyat kecil diberdayakan melalui tambang. Inilah kontrak sosial baru yang mesti ditegakkan,” pungkas Haidar Alwi.|Bemby*
