JAKARTA, Radarjakarta.id – Arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan ujian nyata kemampuan negara dalam menjaga keselamatan rakyat dalam skala besar. Pada fase arus mudik 2026, Polri berhasil menurunkan angka kecelakaan sebesar 3,23 persen dan fatalitas hingga 24,61 persen dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti bahwa pendekatan pengamanan yang terukur mampu menekan risiko nyata di lapangan dan menyelamatkan nyawa manusia. Sekarang, saat arus balik berlangsung dan tekanan kendaraan meningkat menuju kota-kota besar, tantangan itu memasuki fase yang lebih menentukan: memastikan setiap perjalanan benar-benar tuntas dengan selamat.
Dalam kerangka itu, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menempatkan kerja Polri pada momentum mudik dan balik 2026 sebagai indikator langsung apakah negara bekerja secara nyata. Bagi Haidar Alwi, mudik bukan sekadar mobilitas, tetapi peristiwa nasional yang menguji kemampuan negara mengelola risiko, mengambil kendali, dan melindungi rakyat dalam waktu yang bersamaan.
“Pengamanan mudik tidak boleh dipahami sebagai rutinitas yang berjalan otomatis. Ini adalah ujian kapasitas negara. Ketika lebih dari seratus juta rakyat bergerak hampir dalam waktu yang sama, negara tidak boleh hanya hadir secara administratif, tetapi harus bekerja melalui sistem yang hidup, keputusan yang tepat, dan kepemimpinan yang berani mengambil langkah. Pada mudik 2026, Polri menunjukkan bahwa fungsi perlindungan negara benar-benar berjalan,” tegas Haidar Alwi.
Penegasan ini menjadi krusial karena dalam skala pergerakan lebih dari 143 juta orang, risiko tidak terkonsentrasi di satu titik, tetapi tersebar di banyak titik sekaligus. Dengan tujuan terbesar ke Jawa Tengah, tekanan arus menjadi semakin kompleks dan menuntut pengendalian yang presisi. Karena itu, pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan jumlah personel, melainkan membutuhkan kendali sistem, disiplin operasional, dan kepemimpinan yang mampu membaca situasi secara akurat.
Kapolri dan Kepemimpinan yang Mengambil Kendali, Bukan Sekadar Mengikuti Arus
Dalam Operasi Ketupat 2026, Polri mengerahkan sekitar 161.243 personel gabungan dan menyiapkan 2.746 posko yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Skala ini menegaskan bahwa pengamanan mudik dan balik dilakukan secara menyeluruh, dengan desain operasi yang matang.
Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pendekatan yang digunakan tidak bersifat reaktif. Arus kendaraan tidak dibiarkan berkembang tanpa arah, tetapi dikendalikan melalui rekayasa lalu lintas yang dinamis seperti one way dan contraflow yang disesuaikan dengan kondisi lapangan secara real time.
Pada arus mudik, ketika kepadatan meningkat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, kebijakan one way diberlakukan untuk mengurai tekanan sebelum mencapai titik kritis. Sementara pada arus balik yang sedang berlangsung, langkah strategis kembali diambil melalui pemberlakuan one way nasional dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 Cikampek guna menjaga kelancaran arus menuju Jakarta.
“Kepemimpinan tidak diuji saat situasi normal, tetapi ketika tekanan meningkat dan risiko membesar. Pada saat itulah keputusan harus hadir tepat waktu. Kapolri menunjukkan bahwa kendali tetap berada di tangan negara, bukan dibiarkan mengikuti arus. Di sinilah kepemimpinan bekerja secara nyata, bukan sekadar terlihat,” ujar Haidar Alwi.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting: Polri tidak lagi sekadar mengatur lalu lintas, tetapi mengelola mobilitas nasional dalam momentum paling krusial.
