JAKARTA , Radarjakarta.id – Nama Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, akrab disapa Gus Irfan, kian menguat sebagai calon Menteri Haji dan Umrah. Hal ini menyusul pengesahan Revisi Undang-Undang Haji pada Selasa (26/8), yang membuka jalan transformasi BP Haji menjadi kementerian baru.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, secara terbuka menyebut Gus Irfan sebagai calon utama memimpin kementerian itu. “Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji,” ujar Marwan dalam rapat evaluasi Haji 2025 di DPR, Rabu (27/8). Rapat tersebut dihadiri Gus Irfan dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Gus Irfan mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Itu terserah di Bapak Presiden kita, siapa yang akan menjadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini, terserah kepada beliau,” kata Gus Irfan di kompleks parlemen. Ia menambahkan siap menerima keputusan apapun, baik ditunjuk maupun tidak.
Marwan menegaskan kementerian baru ini akan mulai beroperasi maksimal 30 hari sejak UU disahkan. Presiden akan mengeluarkan Keppres dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan. “Segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama,” jelas Marwan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menambahkan, aturan turunan terkait struktur organisasi dan kepegawaian sedang difinalisasi bersama Kementerian PAN-RB. Sebagian besar SDM akan bermigrasi dari Kemenag dan BP Haji, dengan proses transisi dipastikan selesai dalam 30 hari.
Gus Irfan, 62 tahun, dikenal luas sebagai pengasuh pesantren di Jombang, putra KH Yusuf Hasyim, dan cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Kiprahnya di dunia pesantren dimulai 1989 sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, sekaligus memegang sejumlah posisi strategis, termasuk Komisaris Utama PT BPR Tebuireng dan Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU.
Nama Gus Irfan juga sempat mencuat di kancah politik nasional sebagai juru bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Saat ini, dirinya memegang peran strategis sebagai Kepala BP Haji dan Umrah di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan langkah ini, transformasi BP Haji menjadi kementerian diharapkan memperkuat pengelolaan ibadah haji di Indonesia sekaligus membebaskan Menteri Agama dari urusan teknis haji, sehingga bisa fokus sebagai ulama yang membimbing umat.***
