JAKARTA, Radarjakarta.id – Serangan brutal terhadap aktivis Andrie Yunus memicu gelombang perhatian nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa keselamatan warga negara serta ruang demokrasi Indonesia tidak boleh diganggu oleh tindakan teror dan kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Pemerintah menilai peristiwa tersebut sebagai kejadian serius yang tidak boleh dianggap sepele dalam negara demokrasi.
Melalui Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Gibran menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir kekerasan terhadap warga.
“Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penyerangan tersebut. Tindakan kekerasan seperti penyiraman air keras tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi hukum dan kemanusiaan,” ujar Tina dalam keterangan di Jakarta.
Pemerintah Turun Tangan, Presiden Perintahkan Usut Tuntas
Kasus ini juga langsung mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara disebut telah memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas pelaku dan motif di balik serangan tersebut.
Arahan presiden menekankan bahwa proses penyelidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya telah bergerak mengumpulkan berbagai informasi penting untuk mengungkap kasus ini. Bahkan, Polri membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait insiden tersebut.
“Presiden telah memberikan perintah agar kasus ini diusut tuntas. Kami sedang mengumpulkan berbagai keterangan dan membuka kanal pengaduan masyarakat,” kata Kapolri saat berada di Surabaya.
Kronologi Serangan yang Menggemparkan
Peristiwa penyerangan terjadi pada 12 Maret 2026. Saat itu Andrie Yunus baru saja menyelesaikan rekaman siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Podcast tersebut membahas isu sensitif terkait militerisme serta uji materi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.
Ketika meninggalkan lokasi dengan sepeda motor, Andrie tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal yang menyiramkan cairan diduga air keras ke arahnya. Insiden itu mengejutkan banyak pihak karena terjadi di tengah diskursus publik yang sedang memanas.
Pihak YLBHI bahkan menyebut serangan tersebut sebagai bentuk teror serius yang diduga mengarah pada upaya pembunuhan berencana.
Negara Janji Lindungi Warga dan Demokrasi
Pemerintah memastikan Andrie Yunus mendapat penanganan medis dan dukungan pemulihan yang dibutuhkan. Di saat yang sama, proses hukum terhadap pelaku terus dipantau.
Wapres Gibran menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh melindungi setiap warga negara dari tindakan kekerasan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif serta memberi kepercayaan kepada proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut pemerintah, menjaga ruang demokrasi tetap sehat adalah fondasi penting bagi stabilitas nasional. Perbedaan pandangan, sekeras apa pun, harus disampaikan melalui jalur konstitusional dan damai bukan dengan teror dan kekerasan.***
