Radarjakarta.id | JAKARTA – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, jika Indonesia ingin maju, maka pendidikan di Tanah Air harus maju. Anies menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam acara “Belajar Raya 2023” di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Bakal calon presiden itu menyebut Presiden Sukarno pada waktu itu melibatkan masyarakat saat berupaya memberantas buta huruf. Sementara itu, kata Anies, negara saat ini justru meminta masyarakat untuk diam.
“Hari ini negara sekarang bilang ‘anda diam saja, kami aja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, anda nyoblos pemilu, tapi enggak harus terlibat,” kata Anies.
“Yang ini harus diubah, ‘bantu kami terlibat dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan. Ruangnya itu [harusnya] dibuka,” lanjutnya.
Menurut Anies, saat ini pemerintah memonopoli pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memandang pendidikan sekadar program, bukan gerakan.
Anies berpendapat pendidikan seharusnya menjadi gerakan dan dibangun dengan kolaborasi. Salah satunya, dengan melibatkan organisasi sipil dan tenaga pendidik.
“Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pegang kewenangan? Pemerintah wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja,” kata Anies.
“Di luar sana ada banyak sekali aktivis pendidikan dengan segala macam terobosan, kenapa pemerintah tidak membuka pintu dan mengajak mereka terlibat,” imbuhnya.
Anies juga berpendapat penghargaan terhadap guru harus ditingkatkan. Salah satunya, kata Anies, dimulai dengan menjamin dan memastikan kesejahteraan guru.
“Dan kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju dan itu artinya gurunya harus maju, dan termasuk gurunya harus tenang, tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup,” ucap Anies.
(Red)*
