JAKARTA, RadarJakarta.id – Satu tahun implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Alih-alih hanya mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, para peneliti dan pemangku kepentingan menilai kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola program harus menjadi prioritas utama agar MBG benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), dalam Diskusi Publik The Indonesian Forum Seri 128 bertajuk “Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar di Jakarta.
Made Natasya menegaskan, rencana kelanjutan dan perluasan MBG termasuk bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas tidak boleh semata berorientasi pada peningkatan kuantitas penerima.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mekanisme monitoring dan evaluasi yang partisipatif, penjaminan keamanan pangan, serta desentralisasi tata kelola program hingga ke daerah.
“Perbaikan kualitas dan mutu MBG harus diprioritaskan sebelum target diperluas. Ini penting untuk menjamin keselamatan penerima dan memastikan dampak positif bagi kelompok yang paling membutuhkan,” tegas Made Natasya.
Ia menyoroti masih terulangnya kasus keracunan makanan, termasuk yang dialami ibu hamil dan menyusui, sebagai indikator bahwa penerapan SOP keamanan pangan serta sertifikasi kelayakan higiene dan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum berjalan optimal.
Lebih lanjut, Made Natasya mengingatkan bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang telah disahkan harus ditegakkan secara konsisten.
Implementasi kebijakan ini, menurutnya, harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, berorientasi pada pemberdayaan, serta berbasis pencegahan risiko, khususnya di tingkat daerah.
Ia juga menilai lemahnya evaluasi dampak MBG, minimnya umpan balik masyarakat, rendahnya pelibatan aktor lokal, distribusi yang belum berbasis risiko, serta belum terintegrasinya MBG dengan edukasi gizi, membuat efektivitas program sulit diukur.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan food waste, terutama akibat menu yang tidak sesuai preferensi dan kondisi kesehatan penerima,” ucapnya.
Diskusi publik ini turut menghadirkan Galau D. Muhammad dari Divisi Eksternal dan Advokasi Kebijakan MBG Watch, serta Irma Suryani, Anggota Komisi IX DPR RI.
Galau D. Muhammad mengungkapkan bahwa laporan masyarakat menunjukkan beragam persoalan di lapangan, mulai dari menu yang kurang variatif, mekanisme pengadaan vendor yang masih top-down, hingga minimnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan.
“Tanpa transparansi dan tata kelola yang baik, MBG berpotensi mendistorsi rantai pasok pangan lokal, memicu kenaikan harga pangan di daerah, bahkan berkontribusi pada gelombang PHK di sektor pangan,” jelas Galau.
Ia menambahkan, besarnya anggaran MBG perlu diimbangi dengan evaluasi menyeluruh agar program tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga adil, efisien, dan tepat sasaran.
“Anggaran MBG selama 12 hari setara dengan gaji sekitar 1,7 juta guru honorer per bulan. Ini menunjukkan pentingnya evaluasi serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara,” tambahnya.
Sementara itu, Irma Suryani menegaskan bahwa pengawasan lintas lembaga tengah diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan pada tahun 2026. Komisi IX DPR RI, kata dia, mendorong Badan Gizi Nasional untuk mempererat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM.
“SPPG yang belum memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitasi, masih menggunakan bahan pengawet, produk impor, atau makanan tinggi gula, garam, dan lemak harus diberikan sanksi tegas, termasuk penangguhan operasional untuk evaluasi,” ujar Irma.
Di akhir diskusi, ketiga narasumber sepakat bahwa keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan pembagian peran yang jelas di tingkat daerah, penegakan SOP secara konsisten, audit berkala yang transparan dan dapat diakses publik, serta peningkatan kapasitas aktor lokal seperti SPPG, sekolah, kader kesehatan, dan masyarakat.
Mereka juga menegaskan bahwa pembagian makanan dalam skema MBG bukan satu-satunya solusi perbaikan gizi. Integrasi dengan intervensi pendidikan, ekonomi, dan program gizi lainnya dinilai menjadi kunci untuk memastikan dampak jangka panjang MBG yang berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
