DEPOK, Radar jakarta.id — Jakarta Global University (JGU) tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Audit intensif pun kini dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), menyusul laporan dari mahasiswa yang mengaku diminta menyerahkan uang tunai dari dana bantuan pendidikan itu.
Dana yang dimaksud mencapai Rp8,4 juta per mahasiswa nominal yang semestinya langsung diterima penerima beasiswa. Namun, menurut sumber internal kampus yang enggan disebutkan namanya, dana tersebut “diminta kembali” oleh pihak-pihak tertentu di dalam kampus, termasuk oknum kepala keamanan dan bagian pemasaran.
“Jadi waktu dana KIP turun, mahasiswa disuruh bayar cash ke koordinator—bahkan ke satpam kampus. Uangnya dari dana KIP semester pertama,” ungkap sumber kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Diduga Libatkan Anggota DPRD dan Internal Kampus
Dugaan skema penyimpangan ini bermula dari tawaran seorang anggota legislatif berinisial HG, yang disebut-sebut menjanjikan tambahan kuota KIP bagi mahasiswa JGU Depok. Namun, imbal baliknya diduga adalah penyerahan sebagian dana KIP oleh mahasiswa penerima.
“Yang jelas, dia (HG) punya akses ke KIP Daerah. Tapi dengan catatan, dana bulan pertama diserahkan ke pihak kampus,” ujar sumber yang juga merupakan staf di lingkungan kampus.
Kisah ini menjadi rahasia umum di internal kampus, bahkan disebut telah diketahui oleh petugas keamanan. Sebanyak 30 mahasiswa disebut terlibat dalam skema ini dan akhirnya melaporkan kejanggalan tersebut ke LLDikti.
Mahasiswa Bicara, Audit Diterjunkan
Laporan dari salah satu mahasiswa memicu audit mendalam dari LLDikti. Sumber menyebut bahwa sejak pekan lalu, pihak Dikti sudah beberapa kali mendatangi kampus dan memeriksa aliran dana KIP di tahun ajaran 2024.
“Auditnya jalan terus. Akhirnya ketahuan, dan semua mahasiswa ngaku. Uangnya juga sudah mulai dikembalikan ke rekening masing-masing,” imbuhnya.
Namun hingga kini, pihak JGU belum memberikan keterangan resmi. Awak media yang mencoba mengonfirmasi hanya mendapat jawaban normatif dari petugas keamanan kampus.
“Soal itu saya kurang tahu. Tapi memang sering ada pertemuan Dikti di sini, katanya cuma rapat kedinasan,” ujar petugas jaga kampus di kawasan Grand Depok City.
Pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) juga belum memberikan pernyataan resmi. Ketua Tim Itjen, Eldhani Achdijalsjah, belum merespons upaya konfirmasi baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp. | Aji*
