JAKARTA, Radarjakarta.id – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR RI memanas hingga nyaris ricuh, Rabu (27/8/2025). Musisi sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani, nyaris diusir dari ruang rapat setelah berulang kali menyela pernyataan para musisi terkait royalti musik.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, awalnya berjalan normal. Ariel Noah membuka diskusi dengan curhat soal kebingungan penyanyi terkait kewajiban izin tampil, baik untuk pentas seni sekolah maupun pertunjukan kafe. “Apakah semua penyanyi harus mengurus izin? Aturan di UU Hak Cipta tidak jelas,” kata Ariel.
Situasi langsung memanas ketika Dhani angkat tangan dan memaksa bicara. “Pak Ketua, bisa saya jawab sebagai anggota DPR?” katanya. Willy segera menegur, menekankan bahwa RDPU bukan forum debat, melainkan ruang inventarisasi masalah. “Ini bukan forum berbalas pantun. Sekali lagi, kami berhak mengeluarkan jenengan dari forum,” tegasnya.
Judika kemudian berbagi pengalaman soal royalti. Menurutnya, masalah utama bukan soal izin tampil, tapi distribusi royalti yang masih kacau. “Kalau hak ekonomi ini tidak kita dapatkan, sistem pengelolaan royalti harus dievaluasi,” ujarnya. Dhani kembali menyela pertanyaan, membuat rapat semakin tegang sebelum Willy menenangkan suasana.
Rapat juga diwarnai pernyataan Piyu (Padi) dan anggota Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), termasuk para musisi ternama seperti Charly Van Houten, Rhoma Irama, Thomas Ramdhan (GIGI), Juicy Luicy, Ari Lasso, dan Tompi, yang menekankan pentingnya sistem royalti yang adil.
Masalah royalti di Indonesia selama ini dikelola melalui sistem kolektif atau blanket license, disalurkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN. Namun banyak kreator menilai nominal yang diterima tidak layak, sehingga sejumlah musisi memilih sistem direct license atau membebaskan karyanya agar dapat dibawakan publik maupun pengelola restoran/kafe.
Meski sempat panas dan nyaris berujung pengusiran, rapat tetap berlanjut dengan fokus menyoroti ketidakjelasan regulasi royalti musik di Indonesia. Para musisi menuntut kepastian hukum agar hak ekonomi dan moral pencipta lagu terlindungi, sekaligus memperbaiki ekosistem musik yang selama ini kerap memicu sengketa.***
