Oleh: Dian Istiqomah
JAKARTA – Kelangkaan beras premium kembali memantik kekhawatiran publik. Rak-rak toko modern kini kosong dari stok beras premium, digantikan beras fortifikasi yang diperkaya gizi mikro dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp90.000 hingga Rp130.000 per 5 kg, dibandingkan harga normal beras premium Rp74.500–Rp79.000.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menilai kemunculan beras fortifikasi ini bisa memanfaatkan situasi dan membebani konsumen. “Harganya yang lebih mahal dapat menggerus daya beli masyarakat,” ujarnya.
Kelangkaan beras premium bermula dari temuan Kementerian Pertanian pada Juni 2025. Dari 136 sampel beras premium yang diperiksa, 85,6% tidak memenuhi standar mutu. Selain itu, hampir 60% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,6% volumenya dikurangi. Pemerintah memberi tenggat dua minggu bagi produsen untuk memperbaiki kualitas, tetapi produsen justru mengurangi peredaran beras premium dan beralih ke beras fortifikasi yang harganya tidak diatur.
Respons pemerintah melalui kebijakan tambahan pun menuai kritik. Beras oplosan yang sudah beredar diperbolehkan dijual lebih murah, pengawasan diperluas untuk mengantisipasi penimbunan, dan muncul rencana kontroversial penghapusan klasifikasi beras medium dan premium, diganti menjadi beras reguler dan khusus. Ironisnya, HET beras medium dinaikkan sementara HET beras premium tetap, menandakan adanya salah urus tata kelola perberasan.
Krisis beras premium mencerminkan ketergantungan sistem pangan nasional pada satu komoditas. Pakar menyarankan diversifikasi pangan sebagai solusi jangka panjang. Komoditas lokal seperti ubi jalar, singkong, sagu, atau sorgum dapat dijadikan alternatif pangan pokok dengan dukungan subsidi pupuk, bibit, dan fasilitas pengolahan modern. Selain itu, kampanye edukasi gizi dan distribusi produk pangan lokal perlu diperluas di masyarakat.
Pakar perdagangan pangan, Ngozi Okonjo-Iweala, menekankan pentingnya membuat perdagangan makanan lebih dapat diprediksi dan memastikan aliran pangan terutama ke wilayah yang membutuhkan. Diversifikasi pangan tidak hanya mencegah kelangkaan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Masalah beras juga berakar pada rantai pasok panjang yang rentan. Solusi yang diusulkan adalah membangun ekosistem pangan mandiri di tingkat komunitas, mendirikan penggilingan milik desa, dan memfasilitasi koperasi petani untuk menjual langsung ke konsumen, baik offline maupun daring. Teknologi digital, termasuk blockchain, dapat memastikan transparansi asal-usul beras dan mengurangi praktik penimbunan maupun oplosan.
Kelangkaan beras premium sejatinya adalah alarm untuk transformasi fundamental sistem pangan nasional. Subsidi dan regulasi harga hanya solusi jangka pendek; yang dibutuhkan adalah sistem yang lebih tangguh, adil, dan mandiri. Tantangan kini adalah apakah pemerintah dan masyarakat mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan pangan atau kembali terjebak dalam krisis serupa.***
