JAKARTA, Radarjakarta.id – Polemik gaji anggota DPR RI kembali mencuri perhatian nasional. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit, para wakil rakyat justru menikmati penghasilan fantastis hingga miliaran rupiah per tahun, yang menurut banyak pengamat “tidak layak dan tidak adil”.
Mantan anggota DPR Kris Dayanti blak-blakan mengungkap penghasilan selama menjabat. Gaji pokok sebesar Rp16 juta diterima tiap bulan, ditambah tunjangan Rp59 juta, sehingga total gaji bulanan mencapai Rp75 juta. Belum termasuk dana aspirasi Rp450 juta yang diberikan lima kali setahun, serta dana kunjungan daerah pemilihan Rp140 juta delapan kali setahun.
Jika dijumlahkan, seorang anggota DPR bisa mengantongi lebih dari Rp4,1 miliar setahun. Dengan jumlah anggota DPR periode 2024-2029 sebanyak 580 orang, negara mengeluarkan Rp43,5 triliun hanya untuk gaji dan tunjangan anggota dewan biasa, belum termasuk pejabat struktural dan ketua DPR.
Kini, tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan menggantikan fasilitas rumah dinas, sebuah kebijakan yang menuai kritik keras. Peneliti ICW, Egi Primayogha, menilai nominal ini berlebihan di tengah tekanan ekonomi masyarakat, kenaikan harga bahan pokok, serta rencana kenaikan PPN dan PBB. “Apakah patut mengeluarkan anggaran triliunan rupiah untuk tunjangan rumah ketika rakyat kesulitan?” kritik Egi.
Rincian tunjangan bulanan anggota DPR sangat beragam: tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, tunjangan kehormatan Rp5,58 juta, hingga tunjangan beras dan bantuan listrik. Total penghasilan anggota DPR bisa lebih dari Rp100 juta per bulan, jauh di atas standar pendapatan masyarakat biasa.
Para pengamat menyoroti ketimpangan ini. Lucius Karus dari Formappi menyebut, “Tunjangan DPR seperti strategi menambah pendapatan saja. Banyak tunjangan tapi kinerja DPR masih mengecewakan.” Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 69%, berada di posisi ke-10 dari 11 lembaga publik.
Bahkan kinerja legislatif DPR dipertanyakan. Meski Ketua DPR Puan Maharani menekankan pencapaian 14 RUU dan penanganan 5.642 laporan masyarakat, sejumlah RUU kontroversial tetap dibahas secara tertutup dan menuai demonstrasi. Dana reses, tunjangan komunikasi, dan tunjangan kunjungan daerah dinilai “tidak sebanding dengan aspirasi rakyat yang terserap”.
Kebijakan tunjangan fantastis ini menimbulkan pertanyaan etis: apakah benar DPR menempatkan rakyat sebagai prioritas, atau lebih mementingkan kenyamanan diri sendiri?***
