SORONG, Radarjakarta.id – Senator Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H menyampaikan bahwa dinamika efisiensi telah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berpikir keras dan lebih inovatif.
Menurutnya, selama ini Pemda terlalu bergantung penuh dan menengadah ke atas, mengharapkan belas kasihan dari Pemerintah Pusat.
Agustinus juga mengatakan, pernyataan bahwa Pemda harus mandiri dari sisi pendapatan adalah sebuah prinsip penting dalam Otonomi Daerah.
“Kemandirian fiskal ini merujuk pada kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluaran mereka sendiri, termasuk belanja rutin dan pembangunan, tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat,” ujar Agustinus dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (19/11/2025).
Lanjut Agustinus, kemandirian pendapatan memungkinkan Pemda untuk benar-benar menjalankan Otonomi Daerah. Mereka dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti arahan program Pusat.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil dan terus meningkat menjamin keberlanjutan proyek-proyek pembangunan jangka panjang, mengurangi risiko terhentinya proyek akibat perubahan kebijakan transfer pusat,” ungkapnya.
Agustinus menjelaskan, pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen utama, dengan fokus utama pada peningkatan PAD. Pajak daerah adalah sumber pendapatan terbesar, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, dan lain-lain.
“Pungutan atas layanan tertentu yang disediakan oleh Pemda, seperti retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan tempat pelelangan ikan. Sektor pariwisata Papua Barat Daya mempunyai potensi menjanjikan yanh cukup menarik wisatawam dalam negeri dan manca negara,” kata Agustinus.
Dengan anggaran yang dipangkas dan efisiensi, kata dia, Pemmerintah Daerah harusnya memperuntukan untuk sektor Produktif yang memacu pertumbuhan ekonomi.
“Menuntut Pemerintah Pusat menambah anggaran tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi sama dengan menipu diri, menipu rakyat dan menipu Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Agustinus menyebut, Provinsi Maluku Utara dengan gerakan inovasi UMKM rempah-rempah dan ekspor kelapa menunujukan optimalisasi sektor pertanian dan perkebunan di luar sektor minyak dan gas, pertambangan mineral. Sementara Provinsi Jawa Timur dengan PAD dari peternakan dan pertanian.
“Papua Barat Daya perlu merencanakan program-program kongkrit yang mendorong pertumbuhan ekonomi nyata dan menstabilkan inflasi. Belanja akhir tahun Proyek-proyek harus diarahkan kepada sirkulasi perputaran uang di tengah masyarakat,” pungkasnya.|Bemby
