JAKARTA, Radarjakarta.id – Jagat maya mendidih. Nama Tasya Kamila tiba-tiba jadi sasaran tembak setelah ia mengunggah laporan kontribusinya sebagai alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Niat transparan, hasilnya justru badai cibiran.
Di tengah memanasnya isu awardee LPDP usai polemik Dwi Sasetyaningtyas, publik seperti melakukan “absen massal” pada para penerima beasiswa negara termasuk kalangan artis. Tasya pun jadi nama paling nyaring disorot.
“Impact-nya Segitu Aja?”
Lulusan Master of Public Administration dari Columbia University itu memaparkan sederet kontribusi: menggerakkan yayasan lingkungan, menjadi penghubung pemerintah dan publik, hingga aktif mengisi seminar kepemudaan.
Namun, sebagian netizen menilai aktivitas tersebut tak sebanding dengan biaya pendidikan miliaran rupiah dari dana negara. Bahkan ada yang menyebut programnya tak jauh berbeda dari kegiatan CSR perusahaan atau program kampus biasa.
Alih-alih diam, Tasya merespons langsung.
“Tugas pengabdianku secara resmi sudah selesai. Kontribusi itu bentuknya macam-macam, tidak harus selalu di birokrasi,” tegasnya, Senin (23/2/2026).
Ia menekankan telah menuntaskan kewajiban kontrak sesuai rumus 2n+1—dua kali masa studi ditambah satu tahun masa pengabdian di Indonesia.
Pajak Jadi Jawaban
Yang paling menyita perhatian, Tasya juga menyinggung soal kontribusi finansialnya.
Ia menyatakan pajak yang dibayarkan dari pekerjaannya di industri kreatif sejak lulus kuliah, jika dihitung, telah menutup biaya studinya.
Pernyataan ini langsung memantik perdebatan baru: apakah kontribusi awardee LPDP harus selalu berbentuk jabatan publik dan proyek besar, atau cukup melalui dampak sosial dan ekonomi yang konsisten?
Gerakan Akar Rumput vs Ekspektasi Publik
Tasya menjelaskan, ilmu kebijakan publik yang ia pelajari memang berfokus pada efektivitas gerakan akar rumput dalam mendorong kebijakan pro-lingkungan. Melalui yayasan yang ia dirikan, ia mengklaim aktif berkolaborasi dengan kementerian, NGO, sekolah, komunitas PKK, hingga CSR perusahaan.
“Gerakan ini memang bisa dilakukan siapa saja. Tapi tetap harus ada yang jadi inisiator, amplifier, dan jembatan antara policymaker dan publik,” ujarnya.
Namun di ruang digital, ekspektasi publik tampaknya melesat jauh lebih tinggi. Ada yang membela, menyebut standar terhadap awardee sudah tak realistis. Ada pula yang tetap bersikeras bahwa dana pajak harus dibalas dengan terobosan berskala nasional.
Artis Lain Ikut Terseret
Nama-nama publik figur lain pun ikut dibanding-bandingkan.
• Maudy Ayunda, lulusan joint degree MBA dan MA dari Stanford University, kerap dijadikan “standar emas” awardee LPDP oleh netizen.
• Gita Gutawa menyelesaikan S2 di London School of Economics and Political Science dan aktif di sektor ekonomi kreatif.
• Sementara Acha Septriasa tercatat sebagai penerima jalur LPDP untuk studi di Limkokwing University of Creative Technology.
• Di sisi lain, Isyana Sarasvati sudah meluruskan bahwa studinya di Royal College of Music bukan dibiayai LPDP. Begitu pula Alyssa Soebandono yang menegaskan beasiswanya berasal dari kampus, bukan dana negara.
Transparansi yang Berujung Bumerang?
Unggahan Tasya yang berbunyi “Izin laporan, boss!” awalnya dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun di tengah sensitifnya isu LPDP, transparansi itu justru berubah jadi panggung perdebatan nasional.
Pertanyaannya kini bergeser:
Apakah publik menuntut hasil instan dari investasi pendidikan?
Atau memang perlu redefinisi soal apa itu “kontribusi” bagi negeri?
Satu hal pasti kasus ini bukan sekadar soal Tasya. Ini tentang bagaimana masyarakat memandang dana pendidikan, ekspektasi terhadap alumni LPDP, dan standar kontribusi yang terus berubah di era media sosial.***
