“Dalam dialog ini, kita tidak hanya berbicara tentang ideologi, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya hidup damai dalam masyarakat,” jelas Benny.
Selain itu, lebih lanjut dipandang perlu juga mengadakan berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para mantan anggota JI tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
“Perlu kelas-kelas khusus yang diajarkan oleh para pakar dan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila,” tambah Benny.
Program pendidikan ini tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga mencakup kegiatan praktik yang mengajarkan keterampilan hidup dan kerja sama dalam masyarakat.
Gus Islah Bahrawi menekankan pentingnya pendekatan personal dalam proses deradikalisasi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. Harus ada pendekatan personal yang melibatkan hati dan perasaan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya Pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan dukungan psikologis bagi para mantan anggota JI.
“Mereka perlu merasa diterima dan didukung dalam proses ini,” tambahnya.
Gus Islah menjelaskan bahwa pendekatan personal yang dimaksud melibatkan para mantan anggota JI dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
“Kami mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif di lingkungan mereka, seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat membuat mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat,” ujarnya.
Dengan cara ini, para mantan anggota JI dapat merasakan bahwa mereka diterima dan dihargai oleh masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses deradikalisasi. Dalam diskusi ini, kedua narasumber sepakat bahwa pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila adalah elemen penting dalam deradikalisasi. Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengembangkan kurikulum khusus yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada para mantan anggota JI.
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh dalam melawan radikalisme,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa kurikulum ini dirancang untuk mengajarkan toleransi, perdamaian, dan cinta tanah air.
Benny menjelaskan bahwa kurikulum ini mencakup berbagai materi yang diajarkan oleh para ahli dan praktisi di bidangnya. “Kami melibatkan para pakar di bidang pendidikan, psikologi, dan sosiologi untuk merancang kurikulum yang komprehensif dan efektif,” ujarnya.
Kurikulum ini mencakup mata pelajaran seperti sejarah Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan karakter.
“Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membentuk pribadi yang cinta tanah air, toleran, dan memiliki jiwa kebangsaan yang kuat,” tambah Benny.
Gus Islah Bahrawi menyambut baik inisiatif ini dan menambahkan bahwa pendidikan tentang Pancasila harus dimulai sejak dini. “Kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak sejak mereka masih di bangku sekolah dasar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan ini. “Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak,” tambahnya.
Menurut Gus Islah, pendidikan tentang Pancasila tidak hanya harus dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar. “Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar masyarakat lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. “Misalnya, kita bisa mengadakan lomba-lomba yang bertema Pancasila, diskusi-diskusi tentang kebangsaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memperkuat rasa cinta tanah air,” tambahnya.
Salah satu tantangan terbesar dalam deradikalisasi adalah menjaga kontinuitas program ini. Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa program deradikalisasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. “Kita harus terus memantau dan mendukung para mantan anggota JI, bahkan setelah mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga dalam menjaga kontinuitas ini. Perlu untuk selalu memantau perkembangan para mantan anggota JI setelah mereka kembali ke masyarakat. “Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, baik dalam bentuk psikologis, sosial, maupun ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk menyediakan pelatihan kerja dan bantuan sosial bagi para mantan anggota JI. “Kami ingin mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” tambah Benny. Gus Islah Bahrawi menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah mengubah stigma yang melekat pada para mantan anggota JI. “Mereka sering kali dihadapkan pada diskriminasi dan penolakan dari masyarakat,” ujarnya. Ia mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dan menerima para mantan anggota JI. “Kita harus memberikan mereka kesempatan kedua,” tambahnya. Menurut Gus Islah, untuk mengatasi stigma ini, perlu adanya kampanye yang menyeluruh dan berkelanjutan tentang pentingnya deradikalisasi dan reintegrasi sosial. “Kita perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi para mantan anggota JI,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat integrasi sosial para mantan anggota JI. “Misalnya, kita bisa mengadakan acara-acara yang melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan,” tambahnya.
Pada bagian akhir diskusi, kedua narasumber membahas tentang masa depan para mantan anggota JI dalam mengisi kemerdekaan. Antonius Benny Susetyo menegaskan bahwa perelu untuk terus mendukung para mantan anggota JI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan sosial. “Kita ingin mereka bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Ia juga mengajak para mantan anggota JI untuk terus belajar dan berkembang. Benny menjelaskan bahwa perlu banyak program pelatihan kerja yang dirancang khusus untuk para mantan anggota JI. “dengan menyediakan pelatihan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, perikanan, hingga keterampilan teknis seperti mekanik dan elektronik diharapkan para mantan anggota JI akan siap untuk kembal i ke masyarakat ,” ujarnya. Selain itu, pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan lembaga untuk menyediakan kesempatan kerja bagi para mantan anggota JI. “Kami ingin memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk bisa hidup mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” tambahnya.
