JAKARTA, Radarjakarta.id-Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan perjalanan kebangsaan yang dibangun di atas semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan komitmen untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
Menurut Stevanus, dalam memasuki fase perencanaan strategis 2026–2031, program JKN berada pada tahap yang sangat menentukan. “Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang semakin presisi dan berbasis data guna menjaga keberlanjutan program kesehatan nasional tersebut,” katanya dalam Kick Off Program BPJS Kesehatan Tanggap di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Ia menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingkat keaktifan peserta tercatat 81,45 persen, sementara kolektabilitas iuran mencapai 99,73 persen. “Capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kepercayaan publik terhadap JKN yang semakin kuat,” ujar Stevanus.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan keberlanjutan program tetap harus diantisipasi secara serius. Pada 2025, beban manfaat program JKN mencapai Rp190,3 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat Rp176,2 triliun.
Selain itu, dinamika demografi, perkembangan teknologi kesehatan, serta meningkatnya ekspektasi peserta turut memengaruhi kebutuhan layanan kesehatan nasional. Di sisi lain, tekanan fiskal negara juga menuntut pengelolaan program yang semakin efisien dan akuntabel.
Stevanus menegaskan bahwa Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 mengemban amanah untuk memastikan setiap langkah strategis organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan peserta. “Kami dari Dewan Pengawas bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap kebijakan dirancang secara matang, dilaksanakan dengan disiplin, dan dievaluasi secara objektif,” jelasnya.
Ia juga menilai ruang dialog antara pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam memperkaya analisis serta mempertajam arah kebijakan JKN. Forum dialog seperti “BPJS Mendengar” dinilai mampu menghadirkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari peserta, pemerintah, fasilitas kesehatan, asosiasi, hingga dunia usaha.
Menutup sambutannya, Stevanus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan yang konstruktif, jujur, dan solutif. “Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian bersama. Saran yang disertai data dan pengalaman lapangan menjadi fondasi kebijakan yang kuat,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan program JKN, termasuk pemerintah, legislatif, asosiasi, dunia usaha, akademisi, mitra, serta seluruh insan BPJS Kesehatan.
Stevanus berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
