DEPOK, Radarjakarta.id – Visi “Depok Maju” yang diusung Wali Kota Supian Suri tidak akan menjadi kenyataan tanpa langkah politik yang tegas. Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya melihat reformasi birokrasi menyeluruh dan mutasi besar-besaran hingga tingkat Kepala Unit Pelayanan Teknis (Ka-UPT) menjadi kunci untuk mempercepat pelayanan publik dan memutus rantai budaya kerja yang stagnan.
Kota Depok menyimpan potensi besar menjadi kota modern, tertib, dan berdaya saing tinggi. Namun, potensi itu akan sia-sia jika pemerintah hanya mengandalkan slogan tanpa tindakan nyata. Di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, keluhan warga soal lambatnya layanan, birokrasi berbelit, dan aparatur yang kurang responsif masih terus terdengar.
Reformasi birokrasi di Depok tidak cukup hanya memperbaiki struktur atau memoles dokumen SOP. Yang diperlukan adalah penataan mental aparatur, pemangkasan budaya “asal atasan senang”, dan penerapan prinsip the right man on the right place. Aparatur yang terlalu nyaman di zona aman harus diguncang keluar demi mendorong inovasi dan pelayanan prima.
Ka-UPT memegang peran vital sebagai garda terdepan pelayanan publik. Dari administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga kesehatan, kualitas layanan bergantung pada siapa yang memimpinnya. Jika jabatan ini dipegang oleh orang yang visioner, berintegritas, dan kompeten, wajah pelayanan publik akan berubah drastis. Sebaliknya, jika tetap diisi pejabat “aman” yang enggan bergerak, maka layanan akan terus jalan di tempat.
Mutasi yang dilakukan secara terukur dan transparan akan memutus mata rantai nepotisme serta menekan budaya penjilat. Jabatan harus diperoleh berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan personal atau imbalan politik. Dengan cara ini, semua aparatur akan terdorong bekerja profesional dan fokus melayani masyarakat.
Namun, reformasi birokrasi harus dibarengi dengan digitalisasi layanan publik. Teknologi dapat mempercepat pelayanan, memangkas antrean, dan mengurangi tatap muka yang rawan pungutan liar. Meski begitu, teknologi hanyalah alat—tanpa SDM yang berintegritas, digitalisasi hanya akan menjadi aplikasi mati tanpa manfaat nyata.
Perubahan semacam ini tentu akan mengusik kelompok-kelompok yang selama ini menikmati status quo. Penolakan dan intrik politik adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Tetapi jika Wali Kota Supian Suri ingin “Depok Maju” menjadi kenyataan, keberanian mengambil langkah tegas harus diutamakan.
Dengan reformasi birokrasi yang konsisten, mutasi pejabat hingga Ka-UPT secara profesional, dan pengawasan kinerja yang ketat, Depok bisa benar-benar mewujudkan visinya. Saat itu terjadi, warga tidak hanya akan menjadi penonton, tetapi penerima manfaat nyata dari pelayanan publik yang cepat, bersih, dan transparan. “Depok Maju” pun akan menjadi realitas, bukan sekadar retorika.
Oleh: Syahrul Amin Nasution
Dosen dan Pemerhati Kebijakan Publik
