JAKARTA, Radarjakarta.id – Ribuan warga Kabupaten Pati turun ke jalan menuntut pemakzulan Bupati Sudewo. Gelombang protes besar ini dinilai menjadi peringatan serius bagi para elit politik agar tidak mengabaikan atau menentang kehendak rakyat.
Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menegaskan bahwa peristiwa di Pati adalah cermin konsekuensi yang akan dihadapi penguasa yang ingkar janji. “Ini bukti nyata bahwa elit tidak bisa sewenang-wenang melanggar janji kepada rakyat setelah memperoleh mandat,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Menurut Insan, Sudewo melanggar komitmen kampanyenya dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Kebijakan itu, kata dia, bertolak belakang dengan janji yang diucapkannya saat kampanye, yaitu menolak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kenaikan pajak dan retribusi yang membebani warga.
“Janji yang diingkari ini jelas menjadi pemicu kemarahan rakyat. Mereka merasa dikhianati oleh pemimpin yang dipilihnya sendiri,” kata Insan.
Ia menambahkan, peringatan ini tidak hanya berlaku bagi kepala daerah, tetapi juga bagi pejabat pemerintah pusat. “Masyarakat kini semakin sadar akan posisi mereka sebagai pemberi mandat kekuasaan. Vox populi, vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucapnya.
Insan menegaskan, pemerintah di semua tingkatan harus memahami bahwa legitimasi politik bersumber dari rakyat. Kebijakan yang menentang kepentingan masyarakat, katanya, hanya akan berujung pada perlawanan publik.***
