DEPOK, Radarjakarta.id – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mencegah prilaku koruptor diapreasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Terbukti, di era Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut menuai raport dengan hasil memuaskan.
Berdasarkan data yang diproleh KPK, Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Depok 73 sedangkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 91.
MCP adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat SPI itu rata-ratanya kemarin 70 sekian, di Depok 73 artinya sudah di atas rata-rata nasional. MCP nya juga sama,” kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dikutip pada Rabu (18/6).
Ia bahkan memuji Pemkot Depok yang telah sebanyak 14 kali meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Itu menandakan bahwa laporan keuangan suatu entitas menyajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
“Jadi bukan hanya WTP saja yang 14 kali tadi berturut-turut, tapi juga dari nilai-nilai itu bisa memperlihatkan bahwa Depok memang punya jalur yang udah bener, on the track secara sistem, itu kan by sistem ya, secara sistem sudah on the track,”katanya.
“Tapi ingat, sistem sebagus apapun juga, kalau orangnya masih punya niat, nah dicari celahnya kan gitu,” sambung dia.
Atas dasar itulah, pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemkot Depok yang senantiasa berkolaborasi dengan KPK dalam mencegah praktik-praktik korupsi.
Di antaranya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas untuk pejabat Pemkot Depok.
“Kan banyak kita tahu juga daerah-daerah atau Kementerian yang sudah WTP, tapi terjadi korupsi juga disitu kan, orangnya berarti yang kita perbaiki,” ujarnya.
Wawan menerangkan, kegiatan ini adalah dalam rangka bagaimana memperbaiki orangnya, meningkatkan integritas ASN.
“Karena sebagaimana kita tahu, beberapa kasus kasus di KPK ada juga banyak yang melibatkan pasangan. Jadi kenapa para pejabatnya melakukan korupsi, ternyata selain dorongan dari pasangan, tapi melibatkan pasangan juga,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Wawan, KPK punya program bimbingan teknis keluarga berintegritas.
“Karena sesungguhnya pembelajaran anti korupsi yang paling baik itu dimulai dari keluarga.”katanya.
Ia berharap, lewat keluarga yang berintegritas, didukung oleh lingkungan kerja yang berintegritas dan sistem maka perilaku yang mengarah pada tindakan korupsi dapat dicegah sedini mungkin.
“Kami juga berterima kasih atas kolaborasi dengan pak wali kota beserta jajarannya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Sekali lagi harapan kita tentu ini adalah upaya supaya kedepan Depok lebih berintegritas, lebih maju tanpa korupsi,”katanya.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan raihan 14 WTP.
“Tadi Pak Deputi sampaikan, bahwa raihan atau apresiasi ini juga kan nggak lepas dari hal-hal yang masih ada kekurangan-kekurangan kita di sana sini,” tuturnya.
Terkait hal itu, Supian berjanji pihaknya akan terus berupaya melakukan evaluasi dan penataan, khususnya di bidang perencanaan anggaran.
“Pertanggungjawaban ini benar-benar kita awal, kita monitor, bahkan sampai kepada output outcome nya, sejauh mana anggaran yang kita gunakan punya kemanfaatan buat masyarakat, ini yang terus kita lakukan,” tegasnya.
“Sehingga rekomendasi rekomendasi yang tadi juga saya sampaikan di forum ini menjadi tanggung jawab kita,”katanya.
Karena, lanjut Supian, yang punya otoritas menilai, mengawasi terhadap kerja- kerja ASN maupun kepala daerah di antaranya adalah BPK dan KPK.
