“Kita menghitung, misalnya untuk keluarga baru dengan 3 orang, mereka akan membutuhkan ruang. Jadi, kita menyediakan berapa meter persegi agar orang-orang yang tinggal di Depok merasa nyaman,” ulasnya.
Menurut simulasi yang telah dilakukan sejumlah badan dan lembaga profesional, ukuran ideal untuk rumah tinggal adalah 72 meter persegi. Sementara untuk rumah-rumah lainnya adalah 60 meter persegi.
“Tapi ada masyarakat yang rumahnya di Jakarta kurang dari itu. Ada yang hanya 40 meter persegi,” ungkap Gunawan.
Ke depan, karena perbatasan lahan, pemerintah mendorong pembangunan yang tidak lagi horizontal, tapi vertikal. Rasionalitas ini sebagai upaya optimalisasi lahan atau tanah.
“Walaupun kita tahu, dari sisi pasar, dunia vertikal itu semakin menurun. Tapi, karena keterbatasan ruang dan tanah, kita harus beralih ke dunia vertikal. Hasil analisis berbagai sumber pun, ini relevan dengan siklus publik kota modern,” paparnya.
Inda juga menyinggung soal hak dan kewajiban publik dalam hal kepemilikan tanah. Selama ini sertifikat hanya dijadikan landasan kepemilikan yang sah. Padahal, esensi dari kepemilikan lahan harus ditunjukan pula dengan sikap tanggung jawab.
“Melengkapi kepemilikan lahan bukan hanya sebatas memiliki sertifikat tapi ada kewajiban lain di dalamnya Yaitu menggunakan, memanfaatkan, menguasai secara fisik,” tuturnya.
Maka tak jarang timbul masalah. Konflik pertanahan dampak dari minimnya pemanfaatan lahan, dibiarkan, tidak diurus bahkan sengaja tidak diurus dalam hal penguasaan fisik.
“Dari kalkulasi yang ada, mungkin sekitar 650.000 bidang pertanahan yang berkonflik di Indonesia. Sementara di Kota Depok tidak lebih dari 200 bidang yang bermasalah dan sudah diselesaikan lewat jalur hukum maupun perdamaian,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, BPN Kota Depok mengharapkan masyarakat khususnya pengusaha mampu mengantisipasi gejala masalah yang akan muncul. Sejalan dengan itu, Pemkot Depok dituntut bisa berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menerapkan RTRW yang menjadi landasan.
