GAZA, Radarjakarta.id — Setelah tekanan keras dari komunitas internasional dan desakan publik global, Israel akhirnya membuka kembali akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Sabtu, 26 Juli 2025. Pembukaan jalur bantuan ini dikonfirmasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di tengah memburuknya bencana kelaparan yang disebut otoritas Gaza sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya.”
Selama beberapa bulan terakhir, blokade total yang diberlakukan Israel membuat distribusi bantuan nyaris terhenti. Hingga kini, hanya 73 truk bantuan yang berhasil masuk dalam 24 jam terakhir jumlah yang jauh dari cukup untuk menjangkau 2,4 juta penduduk Gaza yang terdampak.
“Kelaparan menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat ini, seluruh penduduk Gaza, termasuk 1,1 juta anak-anak, berada dalam kondisi krisis pangan ekstrem,” demikian pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza, Minggu, 27 Juli 2025.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 133 warga meninggal akibat kelaparan sejak Oktober 2023, 87 di antaranya anak-anak. Sementara itu, lebih dari 900 ribu anak dilaporkan mengalami kelaparan parah, dan 70 ribu lainnya menunjukkan gejala malnutrisi akut.
Cuplikan video dari lapangan memperlihatkan warga sipil yang tinggal kulit dan tulang, roboh karena dehidrasi dan kelelahan. “Apa yang terjadi adalah lelucon tragis,” ujar otoritas Gaza, menuding negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, memberikan “janji-janji palsu”.
Meski sejumlah negara berusaha menyalurkan bantuan lewat udara, efektivitas metode ini dipertanyakan. Tiga airdrops yang dijatuhkan ke “zona merah” malah memperparah situasi. Beberapa paket jatuh di area konflik aktif, tak dapat dijangkau warga sipil. Bahkan, 11 orang terluka akibat paket yang menimpa tenda pengungsian.
“Airdrop mahal, tidak efisien, dan bisa membunuh warga sipil yang kelaparan,” tegas Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA.
Ia menyerukan pembukaan jalur darat yang aman dan tanpa syarat agar bantuan dapat menjangkau warga secara efektif.
Menurut perhitungan otoritas Gaza, diperlukan 600 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Namun, sejak 2 Maret 2025, Israel memperketat blokade dengan menutup seluruh akses, termasuk perlintasan utama Rafah dan Kerem Shalom.
Sejak dimulainya agresi militer Israel pada 7 Oktober 2023, lebih dari 59 ribu warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Jumlah korban diperkirakan melebihi 61 ribu, karena ribuan lainnya masih tertimbun di bawah reruntuhan.
Data terbaru juga mencatat 143 ribu orang luka-luka, sementara infrastruktur Gaza porak-poranda dan akses terhadap makanan, air bersih, serta listrik nyaris tidak ada.
Krisis ini mengundang reaksi keras dari lembaga internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di sisi lain, Mahkamah Internasional (ICJ) masih memproses gugatan genosida yang diajukan terhadap Israel, menyusul laporan kejahatan sistematis terhadap warga sipil di Gaza.
PBB dalam laporannya menyatakan bahwa seluruh warga Gaza kini mengalami krisis pangan menyeluruh. Mereka tidak lagi memiliki akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman. Israel telah memberlakukan blokade atas Gaza selama 18 tahun terakhir, dan intensitas militernya meningkat tajam sejak serangan terbaru.
Komunitas internasional, termasuk Yordania dan Uni Emirat Arab, mulai memperluas pengiriman bantuan meski dalam skala kecil. Namun, semua pihak menilai bahwa solusi struktural dan pembukaan penuh jalur bantuan darat adalah satu-satunya cara untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung.***
