JAKARTA, Radarjakarta.id – Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.
Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik.
“Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang,” ujar BHM dalam diskusi di program INANEWS, Rabu (12/11/2025).
Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. “Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar,” kenang BHM.
BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. “Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia,” tegasnya.
Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. “Akhirnya kita ganti kacang hijau,” katanya.
Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. “Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang,” peringatannya.
BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi.
“Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk,” jelasnya.
