JAKARTA, Radarjakarta.id — Di tengah gegap gempita pembangunan transportasi modern di Jakarta, nasib bajaj kian merana. Kendaraan roda tiga berwarna oranye yang dulu riuh melintas di jalan-jalan ibu kota itu kini tinggal bayangan masa lalu. Paguyuban Pengusaha Bajaj Jakarta (Pasapaba) menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta abai terhadap keberlangsungan ikon transportasi rakyat tersebut.
Ketua Pasapaba, H. Tarjono, mengatakan dari sekitar 14 ribu unit bajaj yang dulu beroperasi, kini hanya tersisa sekitar 5 ribu unit. Penurunan drastis ini terjadi karena tidak adanya kebijakan afirmatif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah.
“Sejak program konversi bajaj ke bahan bakar gas (BBG) diluncurkan, tidak pernah ada tindak lanjut. Fasilitas pengisian gas makin langka, program peremajaan mandek, dan bajaj kalah bersaing dengan TransJakarta, Mikrotrans, maupun transportasi daring,” kata Tarjono di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2018, operasional bajaj sebenarnya sudah dikaji secara profesional dengan sistem zonasi per kecamatan atau kelurahan. Kajian itu, menurut Tarjono, seharusnya bisa menjadi dasar untuk memasukkan bajaj ke dalam skema subsidi publik seperti JakLingko.
“Kalau bus besar dan Mikrotrans bisa disubsidi, mengapa bajaj tidak? Pengemudi bajaj juga bagian dari transportasi rakyat yang setiap hari menopang mobilitas warga,” ujarnya.
Meski kian terpinggirkan, Pasapaba mencatat bajaj tetap memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor, retribusi KIR, dan biaya administrasi tahunan. Dengan 5.000 unit yang masih aktif, potensi PAD dari sektor ini mencapai Rp750 juta per tahun, dan bisa meningkat jika dilakukan peremajaan serta digitalisasi layanan.
Pasapaba mengusulkan empat langkah utama untuk menghidupkan kembali bajaj: subsidi BBG dan konversi ke bajaj listrik, program peremajaan unit dan ketersediaan suku cadang lokal, keringanan biaya STNK dan KIR bagi pengemudi aktif, serta integrasi digital dengan sistem JakLingko dan e-ticketing wisata.
Tarjono juga menyoroti rencana Dinas Perhubungan DKI yang sejak empat tahun lalu menggagas program Bajaj Wisata di kawasan Kota Tua. Rencana itu, kata dia, hingga kini belum juga terealisasi meski sudah melalui tahap survei dan kajian rute.
“Kami mendukung penuh rencana menjadikan bajaj sebagai transportasi wisata, tapi jangan berhenti di wacana. Realisasikan uji coba dan tetapkan surat keputusannya,” ujar Tarjono.
Ia menilai, rute-rute wisata seperti Kota Tua–Glodok, Monas–Menteng–Gambir, hingga Sudirman–Thamrin–Bundaran HI dapat dikembangkan menjadi jalur city tour tematik yang menonjolkan karakter khas Jakarta.
Menurut Tarjono, bajaj bukan sekadar alat transportasi kuno, melainkan warisan budaya urban yang membentuk identitas Jakarta selama puluhan tahun. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengejar citra modern, tetapi juga memberi ruang bagi moda transportasi rakyat yang berakar pada sejarah kota.
“Modernisasi seharusnya tidak mematikan identitas lokal. Kota besar yang beradab adalah kota yang mampu memadukan masa lalu dengan masa depan,” kata Tarjono menutup.***
