RADAR JAKARTA|Jakarta – Skema asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) pasca-keracunan massal di Bogor justru memicu kemarahan publik. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk ‘lempar tanggung jawab’ terhadap keamanan pangan oleh pemerintah.
Deputi BGN, Tigor Pangaribuan, mengonfirmasi bahwa seluruh korban keracunan MBG akan ditanggung biaya pengobatannya melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi. Tak hanya itu, BGN juga tengah meninjau proposal dari berbagai konsorsium asuransi untuk memasukkan perlindungan terhadap semua risiko program, termasuk keracunan makanan dan kecelakaan kerja.
“Premi asuransi akan diambil dari anggaran operasional MBG. Ini bagian dari proteksi terhadap peserta,” ujar Tigor, Sabtu (10/5).
Namun, publik justru melihat ini sebagai sinyal bahwa pemerintah gagal menjamin keamanan makanan yang diberikan pada anak-anak, ibu hamil, dan balita.
Netizen pun ramai-ramai menyerbu lini masa:
“Masa anak-anak dikasih makan gratis, terus kalau keracunan disuruh klaim asuransi? Ini program makan atau lotre maut?” tulis akun @gizibermutu.
“Jangan obati kalau udah kejadian, cegah dong dari awal! Itu duit rakyat bukan buat bayar premi!” tambah akun @emakwaspada.
Tagar #AsuransiMBGBuatSiapa, #MBGKokPakaiPolis, dan #JanganJadiKelinciPercobaan sempat menjadi trending di X (Twitter) selama dua hari berturut-turut.
Kritik juga datang dari pakar ekonomi. Bhima Yudhistira dari Celios menilai skema asuransi hanya akan memperbesar biaya administrasi dan memotong kualitas makanan.
“Asuransi bukan solusi, tapi alibi. Yang dibutuhkan adalah pengawasan ketat, bukan tambal sulam premi,” katanya, Selasa (13/5).
Sebelumnya, BGN memangkas anggaran makanan dari Rp25.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Kini publik khawatir, dana tambahan untuk asuransi justru akan mengurangi nilai gizi makanan yang seharusnya dinikmati anak-anak sekolah.
Meski BGN menegaskan skema ini adalah bentuk tanggung jawab, masyarakat menilai kebijakan tersebut justru mengalihkan beban dari negara ke mekanisme pasar.
“Kalau program makan bergizi harus pakai asuransi, artinya pemerintah nggak yakin makanannya aman,” tulis akun @gizipublik.
Daripada sibuk merancang polis asuransi untuk korban, publik mendesak pemerintah untuk fokus menjamin kualitas makanan MBG dan meningkatkan pengawasan lapangan secara nyata. Karena yang dibutuhkan anak-anak bukan sekadar kompensasi, tapi makanan sehat yang benar-benar aman sejak suapan pertama. (*)
