JAKARTA, Radarjakarta.id – Harapan baru untuk mewujudkan Polri yang profesional, akuntabel, dan humanis kini semakin nyata.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.
Langkah besar ini langsung menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi sekaligus tokoh politik nasional, Prof Henry Indraguna.
Guru Besar Unissula dan Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menilai, pembentukan tim reformasi adalah bentuk nyata tanggung jawab negara dalam meningkatkan kualitas kinerja kepolisian sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
“Reformasi Polri adalah tonggak penting bagi demokrasi, penegakan HAM, serta tegaknya konstitusionalisme di Indonesia. Komitmen ini harus berlandaskan profesionalitas, akuntabilitas, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat,” tegas Prof Henry, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, kehadiran tim reformasi bukan sekadar jargon, melainkan harus diwujudkan dalam langkah konkret yang humanis dan berintegritas.
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,: ucapnya.
Prof Henry juga menyinggung pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menekankan bahwa tujuan utama pembentukan tim adalah mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja dan pelayanan Polri.
“Presiden sangat mencintai institusi Polri, namun tetap ada aspek yang perlu dievaluasi. Itu wajar dalam dinamika organisasi, dan justru menjadi momentum memperkuat profesionalisme Polri,” imbuhnya.
Berdasarkan Sprin, Tim Reformasi Polri beranggotakan 52 perwira tinggi dan perwira menengah, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelindung.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat, dan Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana dipercaya sebagai ketua tim.
Kapolri menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang sistematis agar Polri berjalan seiring dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Agenda reformasi ini juga sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045, yang menargetkan Polri menjadi institusi modern, responsif, dan dipercaya publik dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.
Dengan hadirnya tim reformasi, diharapkan Polri tidak hanya kuat di aspek teknis, tetapi juga mampu membangun kultur pelayanan publik yang lebih humanis, transparan, dan berintegritas. ***(Guffe*
