JAKARTA, Radarjakarta.id – Mantan calon presiden (Capres) Anies Baswedan menyindir pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi tetapi oleh koneksi dan kedekatan politik.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025) lalu.
Selain itu Anies kembali bersuara menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini dalam acara “Dialog Kebangsaan Suara Rakyat” di Padang, Sabtu (1/11/2025).
Ia mempertanyakan realisasi janji-janji besar pemerintah yang telah berjalan satu tahun atau 20 persen dari masa jabatan lima tahun.
Anies mengidentifikasi tiga keresahan utama masyarakat: urusan makan, urusan kerja, dan urusan masa depan.
Menyikapi itu, Dirketur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama membantah kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Menurut Sandri, pernyataan Anies Baswedan soal komposisi jabatan pada Kabinet Merah Putih bukan berdasarkan kompetensi tapi koneksi itu cenderung emosional dan tidak substantif.
“Saya rasa kritikan beliau terkesan emosional dan tidak substantif, namanya juga jabatan politik ya harus memiliki koneksi politiklah, tapi yang saya lihat sudah profesional kok komposisi jabatan pada kabinet merah putih yang tidak profesional jabatan yang mana,” ungkap Sandri
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini mengatakan realisasi 20% janji-janji politik Prabowo-Gibran sudah terealisasi
“Sudah terealisasi janji-janji politik Prabowo-Gibran kok selama 1 tahun pemerintahan artinya sudah 20% progresif pemerintahan dan sudah teralisasi 20% janji janji Prabowo-Gibran,” ujar Sandri.
Ia menambahkan apalagi tiga masalah besar yang menjadi substansi kritik dari Anies Baswedan yakni urusan makan, urusan kerja, dan urusan masa depan sudah terealisasi, mulai dari program Swasembada Pangan.
Kemudian Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Meraha Putih, sudah berjalan. Selain itu soal urusan kerja pemerintah mencangkan berbagai program untuk menakan turun angka pengangguran telah terbukti.
Sandri menjelaskan upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja melalui program magang dan padat karya berhasil menekan turun angka pengangguran.
“Sangat efektif kok buktinya berdasarkan BPS dibandingkan Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 berkurang sebesar 0,15%. TPT tercatat mengalami penurunan hingga menjadi 4,76% per Februari 2025,” jelas Sandri.
Program untuk peningkatan keterampilan pekerja melalui pelatihan dan bantuan modal usaha (misalnya Program Tenaga Kerja Mandiri), serta dukungan finansial bagi pencari kerja seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Selain itu, ada juga program pemerintah daerah seperti job fair virtual dan aplikasi informasi ketenagakerjaan untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia,” katanya.
Sandri berharap agar kritikan-kritikan ke pemerintah harus substantif berdasarkan data bukan sebatas retorika belaka.
“Kita Semua memiliki tugas yang sama seperti pak anies yakni mengontrol dan mengkritik jalan pemerintahan Prabowo-Gibran tapi harus berdasarkan data, realitas, fakta bukan sebatas retorika belaka,” pungkasnya.|Bemby
