JAKARTA, Radarjakarta.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menuai kritik terkait penyusunan anggaran perumahan untuk tahun 2025.
Dalam dokumen resmi yang diperoleh, terungkap bahwa anggaran untuk rapat dan komunikasi publik Kementerian PKP mengalami kenaikan sebesar Rp 2 miliar, sementara anggaran untuk pembangunan rumah susun (rusun) justru mengalami pemotongan sebesar Rp 192,76 miliar.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan keberpihakan yang ambigu dari Kementerian PKP.
“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian PKP lebih memilih mengutamakan kenyamanan birokrasi dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada hunian vertikal yang layak dan terjangkau,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin, 28 Juli 2025.
Dalam dengar pendapat dengan DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemotongan anggaran rusun dilakukan atas nama efisiensi. Namun, tambahan anggaran untuk dukungan manajemen digunakan untuk kegiatan seperti pelatihan CPNS, komunikasi publik, dan operasional internal.
“Kami menilai tindakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap krisis hunian yang semakin akut di daerah perkotaan,” tambah Jerry.
P3S juga mengapresiasi tambahan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 177,65 miliar, yang menaikkan target dari 38.504 menjadi 45.073 unit.
Namun, Jerry menekankan bahwa program ini lebih cocok untuk masyarakat yang memiliki lahan, bukan bagi masyarakat urban yang tidak memiliki akses tanah sama sekali.
Lebih dari 7 juta keluarga di Indonesia masih hidup di rumah tidak layak huni, terutama di kawasan perkotaan, dan kawasan kumuh terus meluas. Sementara itu, anggaran untuk penanganan kawasan kumuh stagnan di angka Rp 133,6 miliar tanpa peningkatan.
Pihak P3S mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengembalikan anggaran rumah susun ke tingkat semula atau bahkan meningkatkannya, mengingat urgensi kebutuhan hunian vertikal.
Mereka juga meminta audit publik terhadap efektivitas dukungan manajemen yang mengalami peningkatan anggaran, serta menyusun ulang skema BSPS agar lebih inklusif bagi masyarakat miskin perkotaan yang tidak memiliki tanah.
“Sudah saatnya Kementerian PKP berhenti memprioritaskan rapat-rapat dan pelatihan internal sambil membiarkan jutaan keluarga tidur di rumah yang tak layak huni. Ini adalah ironi yang sangat menyedihkan,” pungkas Jerry Massie.
