JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku menanggapi kritik terhadap anggaran perjalanan dinas Gubernur Maluku yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum DPD IMM Maluku, M. Saleh Souwakil menilai pernyataan Pengamat Kebijakan Publik, W. Tomson, yang mempersoalkan efektivitas perjalanan dinas gubernur, tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif.
Ia menyebut kritik tersebut cenderung tendensius dan tidak objektif dalam menilai kebijakan pemerintahan daerah.
Menurut Saleh, perjalanan dinas kepala daerah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menegaskan bahwa hasil dari perjalanan dinas tidak selalu dapat dilihat secara instan dalam bentuk fisik.
“Perjalanan dinas adalah bagian dari upaya dan kerja keras kepala daerah untuk membangun masa depan Maluku yang lebih baik. Tidak semua hasil bisa langsung terlihat dalam bentuk fisik atau barang,” ujar Saleh di Ambon, Kamis (12/2).
Ia menjelaskan, pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu. Karena itu, menurutnya, publik perlu memahami bahwa kebijakan strategis sering kali berdampak jangka menengah dan panjang.
Saleh juga menilai, selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, telah terdapat sejumlah terobosan yang dinilai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meski belum seluruhnya terlihat secara kasatmata.
Lebih lanjut, DPD IMM Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif dan berbasis data agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di ruang publik.
“Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta memahami mekanisme pemerintahan. Kalau kritik tanpa ada landasan bukti itu namanya Dungu,” tandasnya.
