JAKARTA, Radarjakarta.id – Gelombang kemarahan dan kekecewaan publik kembali menyeruak usai nama Abdul Muthalib Sangadji atau AM Sangadji, tokoh pergerakan asal Maluku, tidak masuk dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025.
Ratusan elemen masyarakat dari Koalisi Organisasi Nasional dan Organisasi Timur Indonesia mengumumkan akan melakukan konsolidasi nasional di Taman Amir Hamzah, Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/11/2025).
Mereka menilai keputusan pemerintah—terutama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—telah mengabaikan jasa besar Sangadji dalam sejarah perjuangan bangsa.
“Ini bentuk penghinaan terhadap sejarah dan pejuang asal Timur. Pemerintah seakan menutup mata terhadap fakta perjuangan Abdul Muthalib Sangadji yang jelas-jelas memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan,” ujar Aktivis nasional asal Maluku, Sandri Rumanama.
Sandri menilai, keputusan itu bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan arogansi birokrasi pusat yang masih bermental diskriminatif terhadap tokoh-tokoh perjuangan dari kawasan timur Indonesia. Mereka bahkan menuntut Presiden segera mencopot Menteri Sosial dan Menteri Kebudayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik.
Menurut Sandri, Abdul Muthalib Sangadji dikenal sebagai pejuang yang aktif dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan memiliki jejak ideologis kuat bersama Serikat Islam. Dengan menyingkirkan namanya dari daftar penerima gelar Pahlawan Nasional, pemerintah dianggap telah mengabaikan rekam jejak perjuangan yang terverifikasi sejarah.
Aksi massa besar disebut akan digelar dengan tajuk “Duduki Istana Negara Demi Keadilan Sejarah untuk Timur.” Sandri menegaskan, langkah ini bukan sekadar protes, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan negara terhadap putra-putra bangsa dari wilayah Timur.
“Jika pemerintah terus menutup telinga, kami siap turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal gelar—ini soal harga diri dan keadilan sejarah,” tegas Sandri.|Bemby
