JAKARTA, Radarjakarta.id – Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi pendidikan kedokteran nasional sebagai respons atas tantangan kesehatan global yang kian kompleks. Transformasi ini mencakup peningkatan jumlah dokter umum, spesialis, dan subspesialis, tanpa mengesampingkan mutu lulusan.
Dalam rapat kerja pengurus periode 2025–2028 bersama pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia, AIPKI menyepakati langkah konkret mendukung target pemerintah menambah jumlah tenaga kesehatan. Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, AIPKI telah mengidentifikasi sejumlah fakultas kedokteran yang dinilai siap membuka program studi spesialis dan subspesialis berbasis universitas.
“Program ini ditargetkan menghasilkan 60 ribu dokter baru pada 2029,” ujar Ketua Umum AIPKI, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, SpA(K), dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juli 2025.
AIPKI juga menyoroti pentingnya pengembangan program afirmasi dan pemberdayaan peserta didik spesialis tingkat akhir, guna mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, seperti Kementerian Kesehatan, Kemendagri, serta pemerintah daerah, disebut sebagai kunci sukses pelaksanaan program ini.
Menurut Prof. Wisnu, pendidikan kedokteran Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk integrasi kecerdasan buatan, layanan telemedisin, dan pendekatan interprofesional dalam sistem kesehatan. Untuk itu, AIPKI berupaya meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan kedokteran di negara maju melalui program riset bersama, pertukaran mahasiswa dan dosen.
“Transformasi pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Kami ingin mencetak dokter yang bukan hanya kompeten secara klinis, tapi juga adaptif terhadap teknologi dan perubahan sosial,” kata dia.
AIPKI pun menegaskan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah dalam memastikan distribusi dokter secara merata di seluruh Indonesia. Tahun ini, organisasi tersebut fokus pada penguatan standardisasi pendidikan, sistem uji kompetensi yang lebih adaptif, serta perluasan akses beasiswa untuk mahasiswa dari daerah kurang terlayani.
Beberapa langkah strategis yang telah dijalankan AIPKI antara lain:
Digitalisasi modul pembelajaran nasional berbasis kompetensi dan kebutuhan lokal.
Program pertukaran dosen dan mahasiswa antar-institusi.
Kemitraan internasional dalam pengembangan kurikulum berbasis evidence-based practice dan teknologi digital.
Peningkatan iklim pendidikan yang sehat dan bebas perundungan.
Selain itu, AIPKI juga meminta perhatian serius pemerintah terhadap penguatan kapasitas institusi pendidikan kedokteran, terutama terkait pengadaan sarana praktik, laboratorium digital, sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional dan internasional, serta pengembangan rumah sakit universitas.
AIPKI turut mendorong rasionalisasi kebijakan retribusi praktik klinik mahasiswa di rumah sakit daerah. “Kami ingin semua pihak berbagi tanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Prof. Wisnu.
Melalui langkah-langkah strategis ini, AIPKI optimistis pendidikan kedokteran nasional mampu mencetak tenaga medis yang profesional, humanis, dan berintegritas tinggi dalam melayani bangsa.***
