JAKARTA, Radarjakarta.id – Masyarakat Papua Barat Daya dan Indonesia pada umumnya menjadi bingung dengan persoalan tambang nikel Raja Ampat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungannya ke Sorong Tanggal 7 Juni 2025 dan di lanjutkan ke pulau Gag. Hasil kunjungannya di rilis melalui media dengan keterangan bahwa, tidak ada masalah lingkungan di Raja Ampat. Berita-berita yang beredar soal kerusakan lingkungan adalah hoax.
Setelah itu, Minggu Tanggal 8 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut telah melakukan pelanggaran lingkungan serius, yang memicu tindakan tegas dari pemerintah: penghentian sementara seluruh aktivitas mereka.
Dari pernyataan menteri lingkungan, ini kita melihat ada ketidaksingkronan kerja atau konflik interest dan tidak menunjukan kerja tim yang solid dibawah Presiden.
Harusnya sebelum berkunjung, para menteri rapat dan membicarakan masalah dari segala aspek.
Masyarakat Papua Barat Daya Bahkan Publik Indonesia menjadi bingung, pandangan mana sebenarnya yang mewakili pemerintah. ? Apakah Menteri ESDM ataukah Menteri Lingkungan Hidup.?
Pemerintah daerah menjadi bingung bahkan menjadi sasaran amukan, fitnahan bahkan cacian dan makian masyarakat yang kecewa atas ketidaksingkronan atas fakta yang terjadi.
Menteri ESDM hanya membicarakan Gag Nikel yang merupakan anak perusahana BUMN Antam. Sementara masyarakat dan Menteri Lingkungan Hidup bicara soal 4 bahkan 5 perusahan lain di luar gag nikel. Kondisi ini harus segera di sikapi langsung oleh otoritas yang lebih tinggi yaitu Presiden Prabowo. Senator Ark minta Presiden segera mengambil langkah-langkah penyelamatan lingkungan Geopark wisata dunia di Raja Ampat tersebut.
