JAKARTA, Radarjakarta.id – Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut ketika dikonfirmasi sejumlah media.
Budi Arie bahkan membenarkan kabar bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ketika ditanya mengenai kabar Gibran mundur, Budi menjawab, “Betul.” Ia juga membenarkan lokasi penyerahan surat tersebut.
Informasi ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut posisi orang nomor dua di pemerintahan. Namun, hingga berita ini disusun, masyarakat masih menunggu penjelasan langsung dari Gibran, Presiden Prabowo, maupun pihak Istana mengenai alasan pengunduran diri serta tahapan administrasi dan konstitusional yang harus ditempuh.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu juga membahas persoalan dokumen pendidikan Gibran. Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah saran dan Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di sisi lain, perkembangan politik tersebut berlangsung ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait proses politik terhadap Gibran. Situasi ini menambah sorotan publik terhadap dinamika hubungan antarlembaga negara dan masa depan pemerintahan.
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri dan penyerahan surat, status formal jabatan Wakil Presiden tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan tersebut. Proses pengunduran diri harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Karena itu, kepastian mengenai tanggal efektif berakhirnya jabatan Gibran masih memerlukan keterangan serta tindak lanjut resmi dari lembaga negara terkait.
Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai keputusan Gibran, respons Presiden Prabowo, serta langkah kelembagaan berikutnya. Perkembangan ini menjadi momentum penting bagi transparansi pemerintahan dan kepastian konstitusional dalam penyelenggaraan negara.***
