JAKARTA, Radarjakarta.id – Di tengah mobilitas global yang semakin tinggi dan perkembangan teknologi digital yang mengubah cara negara memberikan pelayanan, keimigrasian menjadi salah satu wajah penting Indonesia di hadapan dunia. Kualitas layanan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas tidak hanya menentukan pengalaman perjalanan masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi terhadap profesionalisme, keamanan, dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global.
Dalam Global Digital Forum (GDF) II 2026 di Moskow, Rusia, Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, tampil sebagai pembicara, di hadapan peserta dari lebih dari 100 negara, lebih dari 1.000 pakar teknologi informasi, sekitar 50 tamu VVIP setingkat menteri, serta perwakilan lebih dari 50 perusahaan teknologi. Forum internasional ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas negara dalam ekosistem digital dan teknologi, menjadi panggung strategis untuk membahas arah transformasi digital dunia.
Perspektif yang dibawa oleh Devie, yang kerap menjadi pengajar tamu di Australia, Inggris, Jepang, Malaysia ini, menekankan pentingnya membangun ekosistem teknologi yang tidak semata-mata canggih, tetapi juga berpusat pada manusia, konteks, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks keimigrasian, pendekatan tersebut relevan karena keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari banyaknya teknologi yang digunakan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah teknologi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, proses yang semakin pasti, pengawasan yang semakin efektif, serta perlindungan yang semakin kuat bagi masyarakat dan kedaulatan negara.
“Di mata dunia, reputasi sebuah negara tidak hanya dibangun melalui diplomasi atau promosi pariwisata. Reputasi juga terbentuk dari pengalaman nyata orang ketika berinteraksi dengan institusi negara. Seberapa jelas prosedurnya, seberapa pasti pelayanannya, seberapa profesional petugasnya, dan seberapa aman mereka merasa. Semua itu menjadi bagian dari cerita yang dibawa orang tentang Indonesia,” ujar Devie, wakil Indonesia dalam PR Leadership Forum di San Fransisco.
Imigrasi untuk Rakyat: Pelayanan dan Kedaulatan Harus Berjalan Bersama
Arah kebijakan yang dikembangkan Direktur Jenderal Imigrasi, melalui konsep “Imigrasi untuk Rakyat” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi penting dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara perlu berjalan secara seimbang serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Orientasi tersebut penting karena keimigrasian berada pada titik temu antara pelayanan publik, mobilitas manusia, aktivitas ekonomi, pariwisata, dan keamanan nasional. Sistem yang baik harus mampu memfasilitasi perjalanan yang sah secara efisien sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran,” seru Devie, penerima Australia Award ini.
Bagi Indonesia, yang terhubung dengan berbagai jalur perjalanan internasional dan memiliki wilayah perbatasan yang luas, keseimbangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Pelayanan yang responsif perlu berjalan beriringan dengan pengawasan yang profesional, konsisten, dan akuntabel.
“Transformasi yang berorientasi pada masyarakat juga perlu memastikan bahwa kemudahan layanan tidak mengurangi ketelitian pemeriksaan, sementara penguatan pengawasan tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi pelintas yang memenuhi ketentuan,” imbuh Devie, penulis buku Communication Technology and Society; Exploring the Multicultural and Digital World
Pagar Digital: Teknologi sebagai Penguat Pengawasan Perbatasan
Salah satu inisiatif yang relevan dalam agenda modernisasi keimigrasian adalah pengembangan konsep “Pagar Digital”, melalui kolaborasi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB).
Inisiatif ini mengembangkan gagasan pemanfaatan patroli drone untuk membantu pengawasan wilayah perbatasan. Teknologi tersebut dirancang untuk memperluas jangkauan pemantauan dan menyediakan informasi secara real-time agar petugas dapat merespons potensi pergerakan mencurigakan dengan lebih tepat.
Pendekatan ini menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dan institusi pemerintah dapat berkolaborasi untuk menjawab persoalan publik melalui inovasi teknologi nasional. Pengembangan kemampuan dalam negeri juga membuka peluang untuk memperkuat kemandirian teknologi, mengurangi ketergantungan pada sistem asing, dan mendorong pemanfaatan kapasitas riset Indonesia.
Namun, teknologi tetap harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung keputusan manusia. Efektivitasnya bergantung pada kualitas data, kesiapan infrastruktur, kompetensi petugas, prosedur tindak lanjut, serta tata kelola yang memastikan penggunaan teknologi berjalan secara bertanggung jawab.
Dalam pengawasan perbatasan, misalnya, deteksi dini baru akan memberikan manfaat apabila informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada petugas yang berwenang, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang tepat.
Transformasi digital yang berdampak tidak berhenti pada pengadaan perangkat atau penerapan aplikasi. Transformasi harus terasa dalam pengalaman masyarakat dan tercermin dalam kinerja institusi.
Reputasi Indonesia Dimulai dari Pengalaman Nyata
Sebagai peneliti tetap, yang juga mengajar di Magister Terapan Industri Kreatif Program Vokasi Universitas Indonesia, Devie melihat pentingnya menghubungkan inovasi institusi dengan nilai yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pengalaman sebuah negara dalam melayani warga negara maupun pengunjung internasional dapat membentuk persepsi yang lebih luas tentang kapasitas institusinya. Pelayanan yang profesional dapat mendukung kenyamanan perjalanan, kegiatan bisnis, pariwisata, pendidikan, dan kerja sama internasional. Sebaliknya, prosedur yang tidak pasti atau pelayanan yang tidak konsisten berpotensi mengurangi kepercayaan.
“Dalam perspektif komunikasi, setiap interaksi dengan institusi publik merupakan pengalaman yang dapat membentuk reputasi. Reputasi bukan hanya hasil dari pesan yang disampaikan pemerintah, melainkan juga hasil dari kesesuaian antara pesan, kebijakan, dan pengalaman nyata masyarakat,” ujar Devie, penerima beasiswa DAAD, Jerman ini.
Pelajaran dari panggung global tersebut pada akhirnya sederhana, tetapi mendasar bahwa negara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, menjaga keamanan secara profesional, dan memperlakukan masyarakat secara bermartabat memiliki fondasi yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan.
“Bagi Indonesia, transformasi keimigrasian yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat menjadi salah satu wujud nyata bahwa modernisasi negara tidak hanya terlihat dari kecanggihan sistemnya, tetapi juga dari kualitas pengalaman yang diberikan kepada setiap orang yang berinteraksi dengannya, “ tutup Devie, wakil Indonesia di pertemuan OECD, Paris.
