JAKARTA, Radarjakarta.id – Memasuki usia ke-62 tahun, Partai Golkar menghadapi tantangan untuk tidak hanya mempertahankan eksistensi politik, tetapi juga memastikan keberadaannya tetap relevan bagi kepentingan bangsa dan masyarakat.
Di tengah dinamika demokrasi, tingginya biaya politik, serta tuntutan pemerataan pembangunan, Golkar dinilai perlu memperkuat integritas, menjaga prinsip kebangsaan, dan menghadirkan karya nyata bagi rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Bambang Soesatyo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dalam catatan politiknya memperingati HUT ke-62 Partai Golkar pada 20 Oktober 2026.
Menurut Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, perjalanan panjang Golkar bukan semata-mata tentang kemampuan bertahan melewati perubahan zaman. Lebih dari itu, usia yang semakin matang harus menjadi momentum untuk menguji konsistensi partai dalam menjalankan fungsi politik, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Ia mengingatkan bahwa Golkar lahir dengan semangat karya kekaryaan yang menempatkan kerja, pengabdian, dan pembangunan sebagai bagian penting dari perjuangan politik. Karena itu, semangat tersebut harus terus diwujudkan dalam kebijakan dan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bertahan adalah satu hal. Tetap relevan, berprinsip, dan berguna bagi republik adalah hal yang jauh lebih berat,” demikian pesan yang ditekankan Bamsoet dalam catatan politiknya.
Bamsoet menilai tantangan demokrasi Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan antarkekuatan politik. Persoalan yang lebih mendasar juga muncul dari kecenderungan politik transaksional, mahalnya ongkos kontestasi, pragmatisme, serta polarisasi yang berpotensi menghambat persatuan nasional.
Menurutnya, ketika biaya politik semakin tinggi, terdapat risiko menyusutnya ruang bagi idealisme dan pengabdian. Politik pun dapat bergeser dari sarana memperjuangkan kepentingan publik menjadi arena pertukaran kepentingan untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan.
Dalam situasi seperti itu, kebijakan publik berisiko tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melainkan dipengaruhi kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya dan daya tawar lebih besar.
Karena itu, Bamsoet mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar demokrasi tidak terjebak dalam praktik yang hanya berorientasi pada kemenangan elektoral.
Partai politik, termasuk Golkar, perlu memastikan bahwa proses perekrutan kader, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan tetap berlandaskan integritas serta kepentingan nasional.
Demokrasi, dalam pandangan tersebut, tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga harus tercermin dalam kualitas kebijakan, keterbukaan penyelenggaraan kekuasaan, penghormatan terhadap hukum, dan kesediaan para pemegang jabatan mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada masyarakat.
Dalam catatan politiknya, Bamsoet juga menekankan pentingnya Golkar mempertahankan karakter sebagai partai tengah. Namun, posisi tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai sikap yang selalu memilih jalan aman demi menghindari perbedaan atau konflik politik.
Partai tengah, menurutnya, harus mampu menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara ketika berbagai kepentingan berusaha menarik arah kebijakan ke kutub yang berlawanan.
Jalan tengah bukan berarti menerima semua kepentingan tanpa batas. Sebaliknya, prinsip tersebut menuntut keberanian untuk menjaga persatuan, menolak penggunaan identitas sosial sebagai alat memecah belah masyarakat, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui gagasan dan kebijakan yang terukur.
Bamsoet turut mengingatkan bahaya populisme yang hanya mengandalkan kemarahan publik tanpa menawarkan solusi konkret. Ia juga menyoroti risiko ketika proses demokrasi dimanfaatkan untuk mempersempit akses masyarakat terhadap kekuasaan setelah suatu kelompok berhasil memperoleh mandat politik.
Dalam konteks ini, Golkar dituntut memainkan peran sebagai kekuatan politik yang mampu mempertemukan perbedaan, merawat persatuan, dan memastikan kepentingan bangsa tetap menjadi orientasi utama.
Dengan pengalaman panjang dalam sejarah politik Indonesia, Golkar memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat pendidikan politik dan membangun kader yang memahami kompleksitas pengelolaan negara.
Partai tidak boleh hanya menjadi mesin pemenangan pemilu, tetapi juga harus menjadi ruang pembelajaran bagi kader agar mampu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik, konstitusi, dan kebutuhan jangka panjang bangsa.
Bamsoet menegaskan bahwa semangat karya kekaryaan tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Nilai tersebut harus diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, hingga pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Demikian pula, stabilitas politik perlu ditopang keadilan agar tidak menyisakan persoalan yang dapat memicu ketidakpuasan masyarakat.
Pembangunan juga harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Dalam kerangka tersebut, Golkar perlu terus mendorong kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan pembangunan.
Perhatian terhadap masyarakat di perbatasan, desa, pulau-pulau terluar, dan kawasan yang belum menikmati akses pembangunan secara memadai juga menjadi bagian penting dari politik kebangsaan.
Sebab, negara harus hadir bagi seluruh warga, tanpa membedakan latar belakang sosial, wilayah tempat tinggal, maupun pilihan politik mereka.
Bagi Bamsoet, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau kemegahan infrastruktur. Ukuran lainnya adalah sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat, memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, dan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Selain mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, Bamsoet mengingatkan bahwa partai politik yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan tetap harus menjaga daya kritisnya.
Dukungan politik terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya kekuasaan dan memberikan masukan ketika kebijakan perlu diperbaiki.
Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan publik.
Bamsoet menekankan bahwa loyalitas terhadap pemerintahan harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara. Demikian pula, kepentingan koalisi tidak boleh mengesampingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan dapat berganti, koalisi politik dapat berubah, dan jabatan memiliki batas waktu. Namun, keberlangsungan republik serta kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Pandangan tersebut menempatkan partai politik bukan hanya sebagai pendukung kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai bagian dari sistem demokrasi yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan kekuasaan.
Fungsi pengawasan parlemen, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, dan kebebasan yang bertanggung jawab menjadi unsur penting agar demokrasi tidak kehilangan substansinya.
Pemilu memang memberikan mandat kepada para pemimpin, tetapi mandat tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak masyarakat dan aturan konstitusional.
Memasuki usia ke-62 tahun, Golkar juga dihadapkan pada kebutuhan memperkuat regenerasi kepemimpinan. Bamsoet menilai partai perlu membuka ruang lebih luas bagi kader muda yang memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian menyampaikan pemikiran kritis.
Regenerasi tidak semestinya hanya didasarkan pada kedekatan dengan pusat kekuasaan atau kemampuan membangun jaringan politik. Kaderisasi perlu diarahkan untuk melahirkan pemimpin yang memahami persoalan masyarakat, mampu merumuskan solusi, dan memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa.
Kader muda juga perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan gagasan, pengembangan program, serta pengambilan keputusan strategis partai.
Dengan demikian, pengalaman politik yang dimiliki Golkar dapat dipadukan dengan perspektif baru yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, kebutuhan generasi muda, dan tantangan ekonomi masa depan.
Bagi partai politik yang telah melewati perjalanan panjang, regenerasi menjadi salah satu cara menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai perjuangan tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
Golkar, dalam pandangan Bamsoet, perlu membuktikan bahwa kekuatan organisasi harus berjalan seiring dengan kematangan moral, tanggung jawab kenegaraan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Lebih jauh, Bamsoet mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilu. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan partai memberikan arah bagi pembangunan nasional dan menjaga kualitas kehidupan demokrasi.
Perolehan kursi dapat berubah dalam setiap kontestasi politik. Namun, keputusan yang keliru dalam mengelola negara dapat menimbulkan dampak panjang bagi kehidupan masyarakat dan masa depan generasi berikutnya.
Karena itu, Golkar diharapkan tetap menjalankan perannya sebagai kekuatan politik yang mengedepankan persatuan, menolak ekstremisme, menghindari politik transaksional, dan menghormati konstitusi.
Tanggung jawab tersebut juga mencakup keberanian menyampaikan koreksi ketika kepentingan publik terancam, sekalipun langkah itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik jangka pendek.
Partai politik yang matang harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas pertimbangan elektoral semata. Dengan prinsip tersebut, Golkar dapat terus mengembangkan peran dalam pembangunan tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
Pada akhirnya, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen terhadap pengabdian kepada masyarakat.
Bamsoet mengajak Golkar menjadikan usia yang semakin matang sebagai dorongan untuk memperkuat integritas, memperluas manfaat pembangunan, dan menjaga Indonesia tetap bersatu di tengah perbedaan.
Semangat karya kekaryaan harus dibuktikan melalui kerja yang terukur, kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta kesediaan untuk terus memperbaiki diri.
“Partai yang besar bukan partai yang selalu ikut arus, melainkan partai yang mampu mengarahkan arus ketika kepentingan bangsa dipertaruhkan,” demikian pesan utama dalam catatan politik Bamsoet.
Selamat ulang tahun ke-62 Partai Golkar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kekuatan politik tidak hanya diukur dari kemampuan meraih dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga Indonesia tetap utuh, produktif, berdaulat, adil, dan demokratis.(Guffe).
