PALANGKA RAYA, Radarjakarta.id – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi internal untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala Kantah Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, memimpin rapat bersama jajaran pejabat pengawas, Senin (7/9/2026).
Pertemuan itu membahas tindak lanjut koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, khususnya terkait implementasi sejumlah kebijakan pertanahan di daerah.
Ferdinan meminta seluruh jajaran menerjemahkan kebijakan kementerian ke dalam langkah kerja yang konkret, efektif, dan terukur.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antarunit menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar seluruh unit mampu menjalankan kebijakan secara optimal,” ujar Ferdinan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah penerapan peralihan hak terintegrasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyederhanakan proses pelayanan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih efektif dan efisien.
Rapat juga membahas pengukuran terjadwal. Penyusunan jadwal secara sistematis dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan perencanaan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait tahapan pengukuran bidang tanah.
Selain itu, Kantah Palangka Raya mendorong penerapan pengukuran berbasis kewilayahan. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan pertanahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ferdinan meminta para pejabat pengawas memastikan seluruh pekerjaan di unit masing-masing berjalan tepat waktu dan terukur.
“Kita harus memastikan setiap pekerjaan tidak hanya selesai, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi lintasunit untuk mencegah hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan.
Menurut Ferdinan, implementasi kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara optimal.
Karena itu, seluruh pegawai diminta menjaga disiplin, profesionalisme, konsistensi, dan komitmen dalam menjalankan tugas.
Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penyamaan persepsi jajaran Kantah Kota Palangka Raya terhadap kebijakan yang tengah berjalan.
Ferdinan berharap hasil pembahasan segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret pada masing-masing unit kerja.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mendorong pelayanan pertanahan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Penguatan layanan terintegrasi ini menjadi bagian dari komitmen Kantah Kota Palangka Raya dalam mendukung transformasi pelayanan pertanahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
