BADUNG, Radarjakarta.id – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mendorong Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan wilayah melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada pegawai di Kantor BPPMT Denpasar, Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (5/4).
Menurutnya, program kerja balai dapat diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Udayana serta lembaga lainnya.
“Program kerja dari balai bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” ujar Viva Yoga.
Ia mencontohkan keberhasilan balai transmigrasi di sejumlah daerah, seperti Pekanbaru, Yogyakarta, dan Banjarmasin yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan wilayah. Di Provinsi Riau, misalnya, Balai Transmigrasi Pekanbaru mengembangkan berbagai demplot pertanian dan perikanan, termasuk demplot nanas yang berhasil memberdayakan petani di berbagai kabupaten.
“Dari demplot tersebut, Riau kini semakin dikenal sebagai sentra nanas. Bahkan saat kunjungan ke sana, kami menggelar panen dan festival nanas,” ungkapnya.
Viva Yoga menilai BPPMT Denpasar memiliki peran strategis, mengingat banyak kawasan transmigrasi di Indonesia yang dihuni oleh masyarakat asal Bali. Ia menyebut fenomena “Kampung Bali” yang tersebar di sejumlah wilayah transmigrasi.
Pengalamannya saat berkunjung ke Kabupaten Mesuji, Lampung, memperkuat hal tersebut. Ia mengaku merasakan nuansa seperti di Bali karena banyaknya pura yang berdiri di kawasan transmigrasi tersebut.
“Transmigran asal Bali dikenal tekun, ulet, dan sabar dalam mengelola lahan. Nilai-nilai itu yang mendorong keberhasilan generasi berikutnya,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak keturunan transmigran yang kini sukses, mulai dari pengusaha hingga menduduki jabatan strategis seperti anggota DPR RI, wakil gubernur, hingga pelaksana tugas bupati.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menegaskan bahwa pelaksanaan birokrasi di Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia mengedepankan sistem merit yang transparan, objektif, dan terukur.
“Melalui sistem ini, seluruh pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada era pemerintahan Prabowo Subianto, sistem birokrasi diharapkan semakin efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga terus mengedepankan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Salah satunya terlihat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang yang melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BP Batam, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah kolaboratif tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang strategis, termasuk wilayah yang berdekatan dengan Singapura.
