JAKARTA, Radarjakarta.id -– Presiden RI Prabowo Subianto mengguncang panggung Indonesia Economic Outlook 2026 dengan pernyataan tegas: negara berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun hanya dalam tahun pertama pemerintahannya. Dana raksasa itu disebut langsung dialihkan untuk program-program produktif, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan kebijakan sosial pemerintah.
Dalam forum ekonomi yang digelar di Jakarta, Jumat (13/02), Presiden Prabowo membeberkan langkah “bersih-bersih anggaran” yang disebutnya sebagai fondasi reformasi fiskal nasional. Ia menegaskan, efisiensi bukan sekadar wacana, melainkan sudah menjadi tindakan nyata.
“Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” tegas Presiden.
Pangkas Seremonial, Fokus Rakyat
Efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif—mulai dari perjalanan dinas luar negeri, seminar berlebihan, kegiatan seremonial, hingga kajian yang berulang tanpa implementasi konkret. Presiden menilai, negara tidak boleh lagi terjebak dalam birokrasi lamban dan tumpukan analisis tanpa eksekusi.
“Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa,” ujarnya lantang.
Langkah ini, menurut sejumlah laporan ekonomi nasional yang ramai diberitakan media arus utama dan platform digital, dinilai sebagai sinyal kuat perubahan arah kebijakan fiskal: dari administratif menjadi eksekutorial. Fokus dipindahkan ke pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta penguatan program sosial langsung menyentuh masyarakat.
Kebocoran Ditutup, Aset Digenjot
Tak berhenti di efisiensi belanja, Presiden juga menargetkan optimalisasi pengelolaan aset negara. Ia mengungkap laporan sementara yang menunjukkan capaian reformasi dan efisiensi meningkat hingga empat kali lipat dibanding 2024.
Presiden bahkan menetapkan target ambisius: return on asset (ROA) di atas 8 persen untuk seluruh kementerian dan lembaga. Artinya, setiap aset negara harus produktif dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
“Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” kata Presiden, memberi sinyal bahwa standar kinerja pemerintahan akan diperketat.
“Habiskan Korupsi dari Bumi Indonesia”
Sorotan paling keras disampaikan saat Presiden menyinggung praktik korupsi. Ia menyatakan tak ada ruang kompromi terhadap kebocoran anggaran, manipulasi, dan penyelewengan, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Semua tingkatan. Tidak ada kompromi,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa salah prosedur. Pemerintah, katanya, tidak boleh terjebak pada “miscarriage of justice” dalam memburu pelaku korupsi.
Reformasi Fiskal Jadi Poros Pembangunan
Pernyataan Presiden Prabowo dalam forum ekonomi tersebut mempertegas arah kebijakan nasional: pembangunan tidak semata mengejar pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga memperkuat integritas tata kelola.
Efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, dan optimalisasi aset negara kini diposisikan sebagai tiga pilar utama menuju Indonesia maju. Dengan penghematan ratusan triliun rupiah yang diklaim telah tercapai, publik kini menanti konsistensi dan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap daya beli, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat.
Di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi dunia, langkah tegas ini menjadi taruhan besar: apakah reformasi fiskal mampu menjadi mesin perubahan, atau sekadar euforia awal pemerintahan?***
